Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo jangan melakukan langkah strategis diakhir masa jabatannya, seperti melakukan mutasi perwira tinggi di TNI demi untuk menjaga kondusifitas.
"Jenderal Gatot tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya termasuk memutasi para perwira tingginya," kata TB Hasanuddin melalui pesan singkatnya seperti dikutip Antara, Selasa (5/12/2017).
Dia mengatakan, mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh Panglima TNI yang baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta.
Sementara itu, dia menilai karena sudah ada surat resmi dari Presiden Joko Widodo tentang rencana pemberhentian Jenderal TNI Gatot, maka sebaiknya yang bersangkutan sudah mulai menyiapkan memo serah terima jabatan.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, setelah presiden mengirimkan surat kepada DPR per-tanggal 3 Desember 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI, maka Komisi I DPR akan segera melaksanakan uji kelayakan terhadap calon Panglima TNI baru.
"Berdasarkan prosedur yang berlaku, Komisi I DPR akan segera melaksanakan uji kelayakan terhadap Panglima TNI baru yang menurut surat tersebut ditunjuk Marsekal TNI Hadi Tjahjanto," ujarnya.
Dia menuturkan, konsekuensi logisnya adalah calon Panglima TNI harus segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR.
Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.
Baca Juga: "Djiwa Manis Indoeng Disajang", Dua Negara Berebut Lagu
"Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Berita Terkait
-
Besok, DPR Bacakan Surat Jokowi Tunjuk Hadi Jadi Panglima TNI
-
Jokowi: Marsekal Hadi Bisa Jadikan TNI sebagai Tentara Rakyat!
-
Hadi Ditunjuk Jadi Panglima, TNI Harus Netral, Jangan Tergoda
-
Hadi Tjahjanto Ditunjuk Jadi Panglima, PKS akan Uji di Komisi I
-
Calon Panglima TNI, DPR Targetkan Uji Marsekal Hadi Pekan Ini
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Pramono Anung Bicara Kasus Campak di Jakarta, Ada Peningkatan?
-
Kejagung Umumkan Pengambilalihan Lahan Sawit Ilegal, Luasannya Lebih Besar dari Pulau Bali
-
LPDP Panen Kritik: Persyaratan Berbelit, Data Penerima Tidak Transparan?
-
KPK Dalami Pesan WhatsApp Soal Persekongkolan Tersangka Kasus JTTS
-
Desak Rombak UU Pemilu, Yusril Sebut Kualitas DPR Merosot Akibat Sistem Pemilu yang Transaksional
-
Periksa Kapusdatin BP Haji, KPK Cecar Soal Jemaah Haji Khusus yang Bisa Langsung Berangkat
-
Indonesia Target 100 GW Energi Surya: Apa Artinya bagi Ekonomi dan Keadilan Iklim?
-
KPK Panggil Bos PT Kayan Hydro Energy untuk Kasus Suap IUP Kaltim, Materi Pemeriksaan Rahasia
-
Raja Ampat Terancam! Izin Tambang Nikel Diberikan Lagi, Greenpeace Geram!
-
Keluarganya Hilang Tersapu Banjir Bali, Korban Selamat Kaget Sepulang Kerja Rumah Sudah Rata!