Hadi Ditunjuk Jadi Panglima, TNI Harus Netral, Jangan Tergoda

Suara.com - ‎Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018.

‎Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto berharap Hadi bisa menjaga netralitas sebagai Panglima TNI. Anggota Komisi III DPR ini juga berharap supaya TNI ke depannya tidak tergoda dengan tawaran politik dari berbagai kalangan.

"‎Karena bagaimanapun juga TNI harus terbebas dari kepentingan apapun, TNI harus netral dari kepentingan apapun, termasuk dengan politik. Dan TNI ke depan jangan tergoda dari rayu-rayuan untuk kepentingan lain di luar tupoksinya termasuk ‎kepentingan kekuasaan dan politik," kata Didik di DPR, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Ini pula yang akan menjadi pembahasan ketika Hadi dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR. Fraksi Demokrat, katanya akan meminta penjelasan secara gamblang dari Hadi terkait netralitas itu sendiri.

‎"Prinsipnya kami menginginkan panglima ke depan memrepresentasikan sebuah institusi negara yaitu TNI yang kuat dan solid dan netral di dalam perhelatan atau kepentingan apapun di luar tupoksinya," kata dia.

Pagi tadi, Senin (4/12/2017), Menteri Sekretaris Negara Pratikno datang ke DPR. Dia menyampaikan surat dari DPR tentang penunjukan Hadi sebagai Panglima TNI menggantikan Gatot.‎

‎"Saya sudah terima Mensesneg Pratikno yang menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo atau pergantian kepada Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (4/12/2017).

Fadli berharap DPR bisa menindaklanjuti surat ini dalam waktu yang cepat. Sehingga, uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Panglima TNI ini bisa diselesaikan sebelum masa reses pada akhir Desember.

"Mudah-mudahan bisa begitu (sebelum reses). Nanti tentu kami akan koordinasikan dengan pimpinan Komisi I dan juga Fraksi-fraksi yang ada dalam Bamus untuk mengagendakannya (jadwal fit and proper test)," kata politikus Gerindra.

"Dan di dalam surat itu juga disampaikan keinginannya untuk bisa diproses dalam waktu yang tidak lama," tambah dia.‎

‎