Munaslub Golkar Tak Boleh Melewati 17 Desember 2017

Suara.com - Sebanyak 31 DPD Partai Golkar menyerahkan usulan kepada DPP partai pohon beringin supaya segera digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Tahapan berikutnya kini tergantung DPP.

"Prosedur administrasi kepartaian kan kita sudah memenuhi. Sebanyak 31 DPD I sudah menyampaikan, nah tinggal kita monitor bagaiman para Korbid melakukan rapat, kita akan pastikan sudah ada informasi," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (6/12/2017).

Dedi mengatakan semua DPD yang telah resmi mengusulkan Munaslub akan terus memantau perkembanga yang ada di DPP terkait usulan itu.

"Tentu kita pasti akan memantau perjalanan pembahasan dilakukan DPP. Jadi tidak ada alasan lain, karena seluruh persyaratan administrasi kepartaian sudah memenuhi," ujar Dedi.

Menurut Dedi, semua DPD meminta agar Munaslub dilaksanakan pada pertengahan Desember dan tidak lagi menunggu putusan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar non-aktif Setya Novanto.

"Tidak ada kaitan, saya katakan bahwa aspira yang disampaikan tidak ada relevansinya dengan praperadilan. Ini adalah aspira kebutuhan yang di mana publik itu mengharapkan Partai Golkar melakukan perubahan, elektabilitas partai makin menurun," tutur Dedi.

"Jika DPP mengulur-ngulur waktu, kita akan memonitor terus karena ini kepentingan publik. Kita akan monitor terus dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, kalau aspirasi kita ketika para DPD I melakukan pertemuan setuju 16-17 Desember," Dedi menambahkan.

Dedi mengatakan, apabila melebihi tanggal tersebut, maka DPD I akan datang kembali ke DPP menanyakan hasil rapat para koordinator bidang.

"Kita akan monitor. Hari Senin sudah ada keputusan atau belum, jika belum ada keputusan juga dan belum rapat juga kita akan datang lagi untuk mempertayakan. Harus bulan desember, tidak boleh lebih dari tanggal 16-17 karena kan sudah masuk liburan, Januari sudah masuk tahapan Pilkada kita pendaftaran 7-9 Januari, kita harus ada kepastian karena menyangkut nasib banyak orang dan nasib rakyat Indonesia," kata Dedi.

Baca Juga: Golkar Pusat Segera Rapat Pleno untuk Bahas Munaslub