Suara.com - Sebanyak 31 DPD Tingkat I Partai Golkar mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai berlambang pohon beringin itu. Mereka mengusulkan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Kedatangan mereka diterima oleh Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Ketua Harian Nurdin Khalid, Ketua DPP Nusron Wahidan dan Korbid Kesejahteraan Rakyat Roem Kono.
Pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama kurang lebih 15 menit. Usai pertemuan, Sekjen Idrus mengatakan bahwa jumlah DPD I yang hadir yaitu 31 dari total 34 DPD. DPD yang tidak hadir yaitu Maluku, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.
"Sebanyak 31 dari 34 menyampaikan aspirasi mengusulkan supaya dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (6/12/2017).
Sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, DPP Gokar memberikan respon bahwa segala aspirasi yang ada, khususnya dari DPD yang telah diberi kewenangan oleh konstitusi Partai Golkat, maka DPP Golkar akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan sistem dan aturan di Partai Golkar pula.
"Sehingga dengan demikian maka dengan diterimanya ini maka DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada untuk menindaklanjuti ini dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama," ujar Idrus.
Menurut Idrus DPP akan sesegera mungkin menggelar rapat Pleno sebagai bentuk tindaklanjut dari aspirasi seluruh DPD se-Indonesia. Idrus berharap dengan diterimanya aspirasi DPD I, maka polemik yang ada di internal Partai Golkar segera diakhiri.
"Dinamika-dinamika internal yang ada selama ini dapat kita akhiri dengan komitmen yang sama," kata Idrus.
Sementara itu, terkait dengan DPD I Maluku, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur yang tidak hadir, telah dapat dipastikan bahwasanya ketiga DPD tersebut ikut mendukung usulan Munaslub.
Baca Juga: Empat Sosok Ini Berpeluang Menjadi Ketua Umum Partai Golkar
"Maluku masih dalam perjalanan ke Jakarta. Tapi sudah mendukung dia. Sulawesi Utara menerima dan dia juga sudah berkomunikasi dengan kami. NTT komunikasi tidak ada, tapi saya kira dia di Metro TV diapun juga menyetujui untuk segera diadakan Munaslub," kata Ketua Forum DPD I Partai Golkar Ridwan Bae.
Berita Terkait
-
Empat Sosok Ini Berpeluang Menjadi Ketua Umum Partai Golkar
-
DPD Golkar Sepakat Munaslub Penggantian Setnov Desember Ini
-
Berkas Novanto P21, Pengacara Sebut KPK Kebakaran Jenggot
-
Pengacara Novanto: Mungkin Cuma Saya Saja yang Berani Sama KPK
-
Pengacara Sambangi KPK Protes Soal Berkas Novanto yang Sudah P21
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Hari Ini Bergerak Geruduk DPR, Demo Buruh KASBI Bakal Dijaga Ketat 1.464 Aparat
-
5 Fakta PNS Probolinggo Memperkosa Keponakan Hingga Korban Depresi
-
Inovasi AI yang Mendorong Kualitas Riset dan Akademik Indonesia
-
Terseret Kasus Ekspor CPO, Dua Raksasa Sawit Bayar Uang Pengganti Triliunan dengan Cara Dicicil!
-
MBG ala Jusuf Hamka, Makan Gratis yang Bikin Anak-Anak SD Tambora Senyum Ceria
-
Gubernur Riau Diduga Pakai Uang Pemerasan untuk Jalan-Jalan ke Inggris dan Brasil
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik