Rapat paripurna ke-13 DPR RI masa sidang 2017-2018 dengan agenda pembacaan nama Panglima TNI baru usulan Presiden Jokowi, yaitu Marsekal Hadi Tjahjanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).
Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan rapat paripurna, hari ini. Salah satu agendanya mendengarkan laporan pimpinan Komisi Pertahanan mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.
Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mempersilakan Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari bicara.
Abdul Kharis berkata Komisi I mendapatkan penugasan dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR tanggal 4 Desember 2017 untuk membahas tentang pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.
"Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi DPR RI melalui rapat intern Komisi I DPR RI tanggal 5 Desember 2017 telah memutuskan untuk melaksanakan pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI pada tanggal 6 Desember 2017," kata Abdul Kharis.
Abdul Kharis mengatakan keputusan diambil secara musyawarah mufakat.
Abdul Kharis juga menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang segera pensiun.
"Selanjutnya, Komisi I DPR RI mengharapkan Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini dapat menetapkan persetujuan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, sebagai Panglima TNI," kata Abdul Kharis.
Usai membacakan laporan, pimpinan sidang meminta pendapat anggota dewan mengenai hasil fit and proper test terhadap Hadi.
"Setuju," jawab anggota DPR secara serentak. Fadli pun mengetukkan palu ke meja rapat.
Setelah itu, Fadli memanggil Hadi. Fadli memperkenalkan Hadi kepada anggota dewan.
Selanjutnya, pimpinan DPR menyalami Marsekal Hadi.
Pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mempersilakan Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari bicara.
Abdul Kharis berkata Komisi I mendapatkan penugasan dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR tanggal 4 Desember 2017 untuk membahas tentang pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.
"Menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi DPR RI melalui rapat intern Komisi I DPR RI tanggal 5 Desember 2017 telah memutuskan untuk melaksanakan pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI pada tanggal 6 Desember 2017," kata Abdul Kharis.
Abdul Kharis mengatakan keputusan diambil secara musyawarah mufakat.
Abdul Kharis juga menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang segera pensiun.
"Selanjutnya, Komisi I DPR RI mengharapkan Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini dapat menetapkan persetujuan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, sebagai Panglima TNI," kata Abdul Kharis.
Usai membacakan laporan, pimpinan sidang meminta pendapat anggota dewan mengenai hasil fit and proper test terhadap Hadi.
"Setuju," jawab anggota DPR secara serentak. Fadli pun mengetukkan palu ke meja rapat.
Setelah itu, Fadli memanggil Hadi. Fadli memperkenalkan Hadi kepada anggota dewan.
Selanjutnya, pimpinan DPR menyalami Marsekal Hadi.
Usai disetujui paripurna, Hadi tak dapat menyembunyikan perasaan senang.
"Jadi dua hari ini saya jalani proses sampai paripurna mulai Komisi I lalu sore ini (paripurna), persaaan saya plong, karena beban yang diberikan kepada saya untuk menjalani fit and proper test sudah selesai, tinggal hasilnya," kata Hadi.
"Saya sebagai prajurit sapta marga, sebagai prajurit, saya dalam koridor itu. Sya akan ikuti aturan," Hadi menambahkan.
Hadi berkomitmen untuk menjaga soliditas TNI dan Polri.
"Kita harus sinkronkan semuanya. Kalau sudah sinkron dan tidak ada konflik lagi, kita semua akan senang. Soliditas TNI-Polri yang dipentinggkan," kata Hadi.
Hadi juga akan meningkatkan industri pertahanan.
"Pasti (akan kita majukan industri pertahanan), karena kita punya industri pertahanan seperti PT PAL dan Pindad. Keperluan mendasar untuk TNI diambil dari sana," katanya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Bursa Calon Menko Polkam: Sjafrie, Hadi, Tito, hingga Dudung, Siapa Pilihan Prabowo Gantikan BG?
-
Teka-teki Calon Menko Polkam: Tiga Nama Kunci di Tangan Prabowo, Siapa Pengganti Budi Gunawan?
-
Hadi Tjahjanto Tak Percaya Marsma Fajar Adriyanto Gugur di Pesawat Latih: Jam Terbangnya Banyak
-
Pendidikan Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni, Eks Petinggi ATR/BPN Terseret Polemik Sertifikat Pagar Laut
-
Beda Jauh Selera Mobil AHY vs Hadi Tjahjanto, Eks Menteri ATR Kompak Balik Badan soal HGB Pagar Laut?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!