Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan penampilan DJ dari seluruh dunia itu akan banyak mendatangkan wisatawan ke ibu kota.
"Intinya bagaimana Jakarta itu bisa menarik wisatawan sebanyak mungkin, (kalau) ada kegiataan ekonominya yang bisa menggerakan lapangan kerja kita harus dorong," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017).
Sandiaga menilai cari lapangan pekerjaan di Jakarta saat ini sulit. Dengan diselenggarakannya festival DWP, ia menyebutkan akan ada ratusan lapangan pekerjaan.
Acara DWP rencanannya akan digelar selama dua hari yakni 15 - 16 Desember 2017 di Jakarta Internasional Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Kegiatan ini bisa serap antara 300-400 lapangan kerja dan tentunya juga mulai dari persiapann pengiapannya," kata Sandiaga.
Tetapi Sandiaga meminta pada penyelenggara DWP untuk memasukan budaya Indonesia. Ia ingin pecinta electronic dance music tanah air yang hadir nantinya bisa mengetahui budaya Indonesia, khussunya di Jakarta.
"Saya juga titip pesan (ke penyelenggara), ada budaya-budaya lokal yang bisa diangkat dan kearifan. Saya sudah bicara sama bu Tinia (Kepala Disparbud Tinia Budiati), Bu Tinia sudah bicara dengan penyelenggara DWP-nya," kata dia.
Meski banyak pecinta electronic dance music tanah air yang menunggu penampilan DJ dari seluruh dunia, ada juga pihak yang menolak. Mereka adalah sekelompok orang yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bangsa.
Mereka pernah melakukan aksi damai di depan Balai Kota Jakarta pada Rabu (29/11/2017) lalu dan menuntut Gubernur Jakarta Anies Baswedan membatalkan atau menghentikan penyelenggaraan DWP.
Baca Juga: Sandiaga Belum Mau Publikasikan Konsep Penataan Tanah Abang
Tetapi Sandiaga tidak setuju acara DWP yang akan berlangsung akhir tahun ini dianggap merusak moral generasi bangsa, dan dianggap bukan merupakan budaya Indonesia.
"Kami juga cari sesuatu equilibrium, acara itu dimana Indonesia dan Jakarta tentunya adalah kota metropolis. Selama tidak melanggar hukum, melanggar aturan," kata Sandiaga.
Berita Terkait
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Emiten Milik Sandiaga Uno SRTG Tekor Rp 2,43 Triliun di Kuartal III-2025
-
Beban Subsidi Terlalu Besar, Pemprov DKI akan Menaikkan Tarif Transjakarta
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?