Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan penampilan DJ dari seluruh dunia itu akan banyak mendatangkan wisatawan ke ibu kota.
"Intinya bagaimana Jakarta itu bisa menarik wisatawan sebanyak mungkin, (kalau) ada kegiataan ekonominya yang bisa menggerakan lapangan kerja kita harus dorong," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017).
Sandiaga menilai cari lapangan pekerjaan di Jakarta saat ini sulit. Dengan diselenggarakannya festival DWP, ia menyebutkan akan ada ratusan lapangan pekerjaan.
Acara DWP rencanannya akan digelar selama dua hari yakni 15 - 16 Desember 2017 di Jakarta Internasional Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Kegiatan ini bisa serap antara 300-400 lapangan kerja dan tentunya juga mulai dari persiapann pengiapannya," kata Sandiaga.
Tetapi Sandiaga meminta pada penyelenggara DWP untuk memasukan budaya Indonesia. Ia ingin pecinta electronic dance music tanah air yang hadir nantinya bisa mengetahui budaya Indonesia, khussunya di Jakarta.
"Saya juga titip pesan (ke penyelenggara), ada budaya-budaya lokal yang bisa diangkat dan kearifan. Saya sudah bicara sama bu Tinia (Kepala Disparbud Tinia Budiati), Bu Tinia sudah bicara dengan penyelenggara DWP-nya," kata dia.
Meski banyak pecinta electronic dance music tanah air yang menunggu penampilan DJ dari seluruh dunia, ada juga pihak yang menolak. Mereka adalah sekelompok orang yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Bangsa.
Mereka pernah melakukan aksi damai di depan Balai Kota Jakarta pada Rabu (29/11/2017) lalu dan menuntut Gubernur Jakarta Anies Baswedan membatalkan atau menghentikan penyelenggaraan DWP.
Baca Juga: Sandiaga Belum Mau Publikasikan Konsep Penataan Tanah Abang
Tetapi Sandiaga tidak setuju acara DWP yang akan berlangsung akhir tahun ini dianggap merusak moral generasi bangsa, dan dianggap bukan merupakan budaya Indonesia.
"Kami juga cari sesuatu equilibrium, acara itu dimana Indonesia dan Jakarta tentunya adalah kota metropolis. Selama tidak melanggar hukum, melanggar aturan," kata Sandiaga.
Berita Terkait
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
BTN, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian UMKM Perkuat Strategi Beyond Mortgage
-
Buka Peluang ke World Marathon Majors, Pancasakti Run 2026 akan Dihadiri Ahok hingga Sandiaga Uno
-
PSN Papua Selatan Bakal Serap 15 Ribu Tenaga Kerja pada 2027
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer Mengundurkan Diri
-
Belatung di Kepala, Oneng Murka Wanita di Bandung Disekap 3 Tahun: Jangan Beri Ampun!
-
'Hanya Saya yang Berani Ngomong!' Cak Imin Sebut PBNU Periode Ini Paling Gagal dan Mundur
-
Buron Sejak 2025, Bos Kresna Life Michael Steven Akhirnya Diringkus di Maroko
-
Arahan Zulhas: Sekolah Elit Tak Perlu MBG, Fokus ke yang Benar-Benar Butuh
-
Akademisi UI Soroti Penangkapan Dokter Tifa, Sebut Ada Sinyal Intimidasi ke Rektor
-
Megawati, Sinta Wahid, hingga Romo Magnis Berkumpul di Menteng, Ada Apa?
-
Viral Ajudan Danrem Lari Tanpa BIB di Jogja Marathon, Korem 072 Sebut Nomor Diduga Terlepas
-
Biar Tak Bolak-balik, Banggar DPR Langsung Getok Persetujuan Pagu Anggaran 7 Kemenko untuk 2027
-
Respon Cepat Aduan, Kemnaker Pastikan Aturan Outsourcing 2026 Bakal Direvisi