Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto [Twitter TNI AU]
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan calon pengganti Kepala Staf Angkatan Udara saat ini masih menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di internal TNI AU.
"Saya baru menjalani tugas sebagai Panglima 10 hari, sehingga proses pengganti masih di internal TNI AU. Kita sedang melaksanakan fit and proper test di lingkungan TNI dan internal," kata Hadi seusai upacara penyematan baret merah dan brevet Kopassus di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, dikutip dari Antara, Senin (18/12/2017).
Hadi mengatakan setelah proses di internal TNI AU, maka secara berjenjang nama-nama itu diserahkan kepada Panglima TNI dan akan diserahkan kepada Presiden sebab hak prerogratif ada di tangan Presiden.
Dia mengatakan nama-nama yang menjadi kandidat adalah mereka yang saat ini berbintang tiga.
"Silakan saja hitung ada berapa yang berbintang tiga, mereka memiliki hak," ujar Hadi.
Hadi mengatakan pemilihan KSAU memang tidak dilakukan tergesa-gesa sebab prosesnya membutuhkan waktu agar bisa dilaksanakan sesuai mekanisme berjenjang.
"Saya baru menjalani tugas sebagai Panglima 10 hari, sehingga proses pengganti masih di internal TNI AU. Kita sedang melaksanakan fit and proper test di lingkungan TNI dan internal," kata Hadi seusai upacara penyematan baret merah dan brevet Kopassus di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, dikutip dari Antara, Senin (18/12/2017).
Hadi mengatakan setelah proses di internal TNI AU, maka secara berjenjang nama-nama itu diserahkan kepada Panglima TNI dan akan diserahkan kepada Presiden sebab hak prerogratif ada di tangan Presiden.
Dia mengatakan nama-nama yang menjadi kandidat adalah mereka yang saat ini berbintang tiga.
"Silakan saja hitung ada berapa yang berbintang tiga, mereka memiliki hak," ujar Hadi.
Hadi mengatakan pemilihan KSAU memang tidak dilakukan tergesa-gesa sebab prosesnya membutuhkan waktu agar bisa dilaksanakan sesuai mekanisme berjenjang.
Komentar
Berita Terkait
-
Tinggalkan Jejak Berdarah! 10 Anggota Aktif OPM Sorong Raya Kembali Peluk NKRI
-
Cuma di Indonesia TNI Turun ke Sawah, DPR Bela Prabowo: Tentu Jadi Kebanggaan
-
Bahas Dinamika Bangsa, KSP Dudung Sampaikan Pesan Khusus untuk Para Purnawirawan
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT