Suara.com - DPD Partai Golkar Jawa Barat telah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk membahas rencana koalisi Pilgub Jawa Barat 2018.
Menurut Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, langkah tersebut dapat menghasilkan pasangan calon yang mampu menampung aspirasi kepentingan partai dan masyarakat.
"Kita tidak dulu bicarain orang, kita bicarain mitra koalisi. Kalau sudah terbentuk mitra koalisi, biar mitra koalisi itu menentukan orang gitu lo. Jadi jangan kita yang menentukan diri kita (sebagai calon) sedangkan lembaganya (partai) orang lain (memiliki pandangan lain)," kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/12/2017) malam.
Bupati Purwakarta itu mengatakan, terbukanya berbagai arah perubahan dukungan dan koalisi masih sangat memungkinkan untuk terjadi. Maka dari itu perlu berbagai pertimbangan untuk menghadapi Pilgub Jabar 2018, sebab menyangkut kepentingan masyarakat banyak.
"Sebagai Ketua Partai Golkar Jawa Barat, saya harus berbicara mengenai kepentingan kelembagaan dan kepentingan masyarakat. Maka dari itu kita harus merumuskan bersama (paslon). Satu sama lain merasa sederajat, tidak ada yang merasa lebih tinggi," ujar Dedi.
Menurutnya keputusan arahan koalisi dan mementukan paslon pada akhirnya akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat antar partai politik.
"Nanti keputusan antara kesepakatan DPP saja berkoalisi dengan siapa pasangannya, harus dengan siapa kan gitu nanti dilihat dulu. Nanti baru kita mengambil langkah," kata Dedi.
Sebelumnya, Golkar telah mencabut dukungannya kepada Ridwan Kamil pada pencalonan Gubernur di Jabar 2018. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Golkar yang ditandangani oleh Ketua Umum Golkar terpilih Airlangga Hartarto dan Sekjen Idrus Marham.
Golkar Usung Dedi Mulyadi
Menurut Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar Nusron Wahid, berdasarkan hasil rapat tim Pilkada Golkar pada Kamis (21/12/ 2017), Golkar telah resmi memberi dukungan kepada Dedi untuk maju sebagai calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur Jawa Barat.
"Jawa Barat kita sudah memutuskan mendukung Dedi Mulyadi menjadi gubernur atau wakil gubernur. Sudah fix," kata Nusron di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Kamis (21/12/2017).
Dedi diberi waktu sampai awal Januari untuk mencari pasangannya, serta menjalin komunikasi dengan partai lain di luar yang mengusung Ridwan Kamil dan Sudrajat.
"Yaitu dengan Demokrat yang sudah mengusung Deddy Mizwar, juga dengan PDIP, juga dengan Hanura. Jadi ada empat partai, Golkar, Demokrat, PDIP dan Hanura," kata Nusron.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut: Pengungsi Terus Berkurang, Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial