Suara.com - Elektabilitas PDIP jauh di atas partai besar lainnya, seperti Golkar, Gerindra, Demokrat dan PKB. Hal itu diakibatkan sosok Presiden Joko Widodo yang selalu dilekatkan pada partai berlambang banteng itu.
Kondisi tersebit diungkap oleh survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang dirilis di Kantor SMRC, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (2/ 1/2018).
"Posisi PDIP ini semakin menguat karena warga mengidentifikasi PDIP sebagai partai pendukung Jokowi. Ada 20 persen warga menyatakan akan memilih PDIP karena PDIP adalah partai utama pendukung Jokowi," kata Direktur Utama SMRC Djayadi Hanan.
Berdasarkan survei ini, Elektabilitas PDIP yaitu 27,6 persen. Berbanding lurus dengan elektabilitas Jokowi untuk Pilpres 2019 yaitu 53 persen. Menurut Djayadi, hasil tersebut lebih tinggi jika dibandingkan elektabilitas Jokowi pada September 2017 yang lalu, yaitu 45,6 persen.
Pesaing terdekat Jokowi yaitu Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yaitu 18,6 persen. Hasil ini sama persis dengan hasil survei di bulan September lalu.
Menurut Djayadi, ketika responden dihadapkan hanya pada dua pilihan, suara Jokowi justru semakin kuat.
"Misalnya Jokowi dengan Prabowo, hasilnya 64,1 persen banding 27,1 persen. Jokowi dan Anies Baswedan hasilnya 72,6 persen banding 15,0 persen. Jokowi dan Jenderal Gatot Nurmantyo, hasilnya 74,0 persen banding 13,0 persen. Serta Jokowi dengan Agus Harimurti Yudhoyono hasilnya 74,9 persen banding 12,9 persen," tutur Djayadi.
Sementara itu, lanjut Djayadi, ketika responden diminta memilih calon nama wakil presiden, 3 nama yang mendapat suara terbanyak yaitu M. Jusuf Kalla 14,1 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 12,7 persen, dan Gatot Nurmantyo 12,2 persen.
Survei yang dilaksanakan 7-13 Desember 2017 tersebut juga menunjukkan mayoritas warga setuju apabila Prabowo dijadikan Cawapres mendampingi Jokowi.
Baca Juga: Membaca Relasi Prabowo dengan Muslim Kanan Jelang 2019
"Sekitar 67 persen warga menyatakan setuju dengan kombinasi pasangan Jokowi-Prabowo sebagai Capres-Cawapres 2019 yang merupakan peningkatan signifikan dari September 2017 ketika angkanya mencapai 48,1 persen," kata Djayadi.
Berita Terkait
-
Jokowi Berharap Tarif KA Bandara Soetta Disubsidi Pemprov DKI
-
Jokowi Ungkap Kenapa Suka Bergaya Santai: Biar Tak Membosankan
-
Jokowi Resmikan KA Bandara di Tangerang, Ajak Muhaimin, Ada Apa?
-
Jokowi Menelepon Cak Imin, Janjian Naik Kereta Bandara
-
Kelucuan Jokowi dan Sang Cucu saat Main di Halaman Istana Jogja
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'