Suara.com - Moeldoko baru ingin merebahkan diri di peraduan, Selasa (16/1) malam pukul 23.45 WIB, ketika ponselnya berdering tanda ada pesan yang masuk di aplikasi WhatsApp miliknya.
Karena sudah mengantuk, sang jenderal purnawirawan tersebut malas memeriksa dari siapa pesan itu masuk.
Namun, Rabu (17/1/2018) dini hari, mantan Panglima TNI itu terbangun. Teringat ada pesan yang masuk ke ponselnya, Moeldoko memutuskan untuk memeriksanya.
Betapa terkejutnya dia saat tahu isi pesan tersebut: Presiden Joko Widodo memintanya datang ke istana untuk dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
“Saya tahu ada pesan masuk Selasa malam, sekitar pukul 23.45 WIB. Tapi baru saya baca Rabu dini hari, sekitar pukul 02.30 WIB. Saya lihat, kok ada WA. Pagi-pagi saya balas, bertanya kejelasannya, tapi tak dijawab,” kata Moeldoko setelah acara serah terima jabatan dengan pejabat sebelumnya, Teten Masduki, di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu siang.
Setelah membaca pesan itu, Moeldoko langsung memberitahukan sang istri mengenai informasi tersebut.
Istri Moeldoko tak kepalang kaget. Ia kelabakan mencari pakaian nasional yang harus dikenakan selama seremoni pelantikan.
Namun, Moeldoko mengakui akhirnya tetap santai menghadapi, bahkan mencoba untuk menikmati peran yang baru akan dijalaninya tersebut.
Baca Juga: Laff Festival Hadirkan 11 Musisi Lokal dan Internasional
"Istri saya kelabakan karena harus pakai 'uniform' nasional, kan gitu. Tapi ya sudah kami nikmatin," ujarnya.
Pria kelahiran Kediri 8 Juli 1957 itu mengakui memang sudah beberapa kali berkomunikasi secara langsung dengan presiden, sebelumnya.
"Kalau komunikasi dengan Presiden kebetulan beberapa kali berkomunikasi. Tetapi kan kalau tentara itu mengenal istilah lima menit terakhir. Jadi situasi lima menit terakhir itu yang menentukan," tuturnya.
Moeldoko juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan Teten Masduki, termasuk untuk upaya konsolidasi organisasi sekaligus akselerasinya.
"Kenapa harus dikonsolidasikan? Karena saya harus memahami dulu berbagai persoalan, selanjutnya kami harus segera akselerasi karena dituntut oleh waktu," ucapnya.
Moeldoko akan melihat efektivitas sebuah organisasi sehingga tidak serta merta akan mengganti deputi-deputi yang ada di KSP.
Berita Terkait
-
Hanura Nilai Moeldoko Bisa Membuat Rakyat Dukung Kebijakan Jokowi
-
Jokowi Akhirnya Ungkap Alasan Pertahankan Airlangga Hartarto
-
Teten Dicopot dari KSP, Jokowi: Dia Nanti Setiap Hari Dekat Saya
-
Siapa Moeldoko? Jenderal yang Jadi Kepala Staf Kepresidenan
-
Idrus Marham Jadi Mensos, Jokowi: Biar Khofifah Fokus Pilkada
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK
-
Bertemu Dubes Filipina, Yusril Jajaki Transfer Narapidana dan Bahas Status WNI Tanpa Dokumen