Suara.com - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar menyebut, masyarakat bosan melihat keikutsertaan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto, di Pemilihan Presiden (Pilpres).
Wiranto sebelumnya tercatat dua kali mengikuti kontestasi Pilpres. Pertama di tahun 2004, saat berpasangan dengan Salahuddin Wahid selaku calon wakil presiden. Namun, duet Wiranto-Gus Sholah tersingkir di putaran pertama.
Kedua adalah saat Pilpres 2009. Kala itu, Wiranto mendampingi Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Duet JK-Wiranto pun gagal bersaing dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang memenangi Pilpres 2009.
"Pemilih cukup bosan dengan nama Wiranto karena ikut kontestasi pemilu," ujar Rully di kantor LSI Denny JA, Rawamangun, Jakarta, Rabu (24/1/2018).
Kendati demikian, Rully mengatakan, figur Wiranto masih sangat dibutuhkan bagi Partai Hanura. Walaupun begitu, figur Wiranto tidak sekuat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Tapi sebagai salah satu figur besar, Hanura masih mengandalkan Wiranto, walau figur utama Hanura tidak sebesar Prabowo, Mega, SBY. Tapi ini menjadi upaya masuknya Wiranto menjadi bahan pembicaraan. (Terbukti) Hanura bisa langsung cepat recovery (dari) masalah internal," kata dia.
Belum lama ini, Hanura memang tengah diguncang konflik internal yang melibatkan dua kubu ketua umum Partai Hanura, yakni kubu Oesman Sapta Odang dan Daryatmo--ketua umum Partai Hanura versi Munaslub Bambu Apus.
Diungkapkan Rully, permasalahan internal ini membuat elektabilitas Hanura jelang Pemilu Legislatif 2019 jadi menurun.
"Bisa kita bilang Hanura bukan partai besar. Ekspos perpecahan itu semakin besar. Kalau perpecahan terus akan membuat 'nyungsepnya' suara Hanura itu sendiri. Harus ada penguatan figur dan kinerja di lapangan. Pilkada Serentak 2018 bisa memanaskan mesin (partai). Supaya bisa mengembalikan kepercayaan publik," tandasnya.
Baca Juga: Usai Dahnil, Polisi Periksa Direktur LBH Jakarta Soal Novel Besok
Berita Terkait
-
Rapor 1 Tahun Prabowo Versi LSI: Ekonomi Jeblok, 5 Sektor Lain Lolos, Hubungan Internasional Juara
-
Rocky Gerung Sebut Duet Prabowo-Gibran Tidak Akan Lanjut di Pilpres 2029, Nama Ini yang Berpeluang?
-
NasDem Sentil Projo Soal Isu Jokowi-Prabowo Renggang: Itu Nggak Relevan
-
PPP 'Main Cantik': Tegas Dukung Pemerintahan Prabowo, tapi Ogah Didikte Jokowi soal Pilpres 2029
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Rumah Dijarah, MKD Pertimbangkan Keringanan Hukuman untuk Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya
-
Tertangkap! 14 ABG Pelaku Tawuran di Pesanggrahan Jaksel Bawa Sajam hingga Air Cabai
-
Bukan Penipuan! Ternyata Ini Motif Pria Tabrakan Diri ke Mobil di Tanah Abang
-
Resmi! Gubernur Riau Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari!
-
PSI Minta Satpol PP Tegas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar: Sudah Ganggu Pejalan Kaki!
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati