Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menerima surat panggilan sidang praperadilan tersangka Fredrich Yunadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan salah satu yang dipersoalkan Fredrich dalam permohon terkait penyelidikan yang tidak didasarkan adanya laporan masyarakat.
"KPK telah menerima surat panggilan sidang dari PN Jaksel 12 Februari 2018 tentang praperadilan yang diajukan FY," kata Febri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).
Febri mengatakan hal yang dipersoalkan Fredrich adalah terkait penetapan tersangka yang ditetapkan tersangka sebelum calon tersangkanya diperiksa terlebih dahulu
"Penyidikan hanya dilakukan tiga hari, kemudian ditetapkan tersangka. Hal yang sangat cepat," kata Febri.
Fredrich juga mempersoalkan penyitaan dokumen dan barang elektronik milik Fredrich. Kemudian juga mempersoalkan proses penangkapan terhadapnya oleh penyidik KPK.
"(Juga) Permintaan penundaan pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan menunggu diperiksa di Peradi," katanya.
Terhadap permohonan Fredrich tersebut KPK yakin dengan alat bukti yang dimiliki ketika menetapkan bekas Pengacara Setya Novanto tersebut sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi penyidikan kasus e-KTP. KPK mengatakan langkah KPK sudah sesuai dengan ketentuan UU KPK yang berlaku khusus, bahwa sejak penyelidikan sudah dapat mencari alat bukti.
"Dan ketika ditingkatkan ke penyidikan sudah ada tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan penangkapam dilakukan mengacu pada Pasal 17 KUHAP dan Penahanan mengacu pada Pasal 21 KUHAP," kata Febri.
"KPK telah menerima surat panggilan sidang dari PN Jaksel 12 Februari 2018 tentang praperadilan yang diajukan FY," kata Febri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).
Febri mengatakan hal yang dipersoalkan Fredrich adalah terkait penetapan tersangka yang ditetapkan tersangka sebelum calon tersangkanya diperiksa terlebih dahulu
"Penyidikan hanya dilakukan tiga hari, kemudian ditetapkan tersangka. Hal yang sangat cepat," kata Febri.
Fredrich juga mempersoalkan penyitaan dokumen dan barang elektronik milik Fredrich. Kemudian juga mempersoalkan proses penangkapan terhadapnya oleh penyidik KPK.
"(Juga) Permintaan penundaan pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan menunggu diperiksa di Peradi," katanya.
Terhadap permohonan Fredrich tersebut KPK yakin dengan alat bukti yang dimiliki ketika menetapkan bekas Pengacara Setya Novanto tersebut sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi penyidikan kasus e-KTP. KPK mengatakan langkah KPK sudah sesuai dengan ketentuan UU KPK yang berlaku khusus, bahwa sejak penyelidikan sudah dapat mencari alat bukti.
"Dan ketika ditingkatkan ke penyidikan sudah ada tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan penangkapam dilakukan mengacu pada Pasal 17 KUHAP dan Penahanan mengacu pada Pasal 21 KUHAP," kata Febri.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan