Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan angkat bicara terkait kritikan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik.
Kemarin, Taufik menyinggung soal penyerapan anggaran tahap pertama yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jakarta masih sangat rendah.
"Kalau melihat pertumbuhan serapan itu jangan melihat angka nominal saja. Bukan nominal persentasenya. Tapi year on year," ujar Anies seusai menghadiri acara di Gedung Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2018).
Total APBD Jakarta 2018 sebesar Rp77,117 triliun. Namun baru terserap 6 persen sampai akhir Februari 2018. Anies meminta wartawan membandingkannya dengan Februari 2017 di tanggal yang sama.
"Anda lihat di situ. Dan kemudian memang sebagian dari pola pembelanjaan kami adalah pola pembelanjaan yang baru, mulai eksekusinya itu tengah tahun bahkan sebagian malah akhir tahun," kata Anies.
Anies menargetkan penyerapan anggaran bisa dilakukan pada awal dan pertengahan tahun. Ia tidak ingin penyerapan anggaran besar besar baru terjadi pada akhir tahun.
"Jadi mudah-mudahan tahun ini kami bisa lebih ditengah (penyerapan besar), nanti harapannya tahun berikutnya bisa lebih awal," kata Anies.
Saat ditanya data penyerapan anggaran tahun lalu di tanggal dan bulan yang sama, Anies tidak menjawab. Dia mengaku belum melihat datanya.
"Saya belum lihat datanya (penyerapan tahun lalau di bulan Februari)," katanya.
Baca Juga: Biro Hukum DKI Akan Dampingi Anies di Pemeriksaan Polisi
Sebelumnya Taufik mengkritik penyerapan anggaran tahap pertama yang dilakukan Pemprov Jakarta masih 6 persen pada akhir Februari 2018.
Taufik tidak ingin catatan yang pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Pemprov DKI terulang. Pada November 2017 lalu, Taufik mengatakan Kementerian Keuangan menyoroti penyerapan anggaran yang dilakukan Pemprov DKI pada APBD-P 2018.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO