Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum agar selalu menjaga integritas sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. Fahri menilai ada yang perlu dibenahi dari KPU saat ini.
"Saya terus terang agak sedih melihat KPU sekarang ini ya. Dan kalau tidak memperbaiki diri, bisa merusak reputasi dan kredibilitas pemilihan akan datang," kata Fahri di DPR, Jakarta, Senin (5/3/2018).
Pernyataan Fahri menanggapi hasil putusan Badan Pengawas Pemilu dalam sidang adjudikasi yang telah meloloskan Partai Bulan Bintang sebagai peserta Pemilu 2019. KPU sebelumnya tidak meloloskan PBB dalam proses verifikasi faktual.
Fahri berharap KPU menjalankan fungsinya secara independen, tanpa memihak pada kelompok politik tertentu.
"Tolonglah, KPU mulai sekarang independen. Jangan kelihatan memihak siapapun, termasuk incumbent ya, petahana. Sebab itu bisa merusak demokrasi kita secara umum," ujar Fahri.
"Kecerobohan dalam banyak kasus ini menurut saya harus dievaluasi," tambah Fahri.
Sebelumnya, saat membacakan putusanya, Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan Partai yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra dapat mengikuti Pemilu 2019. Dalam putusan tersebut, Bawaslu sekaligus membatalkan keputusan KPU yang tidak meloloskan PBB sebagai peserta Pemilu 2019.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan