Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak ditugaskan untuk menjaring nama-nama bakal calon wakil presiden, yang nantinya akan mendampingi Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.
Luhut kemudian menyebut soal penjaringan nama cawapres ada di tangan Menteri Sekretaris Negara Praktikno.
"Itu urusannya Pak Mensesneg. Saya kan nggak urusan begitu-begitu," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).
Saat disinggung soal adanya tim seleksi internal cawapres untuk mendampingi Jokowi di Pilpres tahun depan, Luhut mengaku tidak tahu.
"Saya nggak tahu. Saya kan bukan bidang begitu-begituan. Mana saya mengerti itu," kata dia.
Untuk diketahui, saat Jokowi dan Jusuf Kalla maju di Pilpres 2014, Luhut merupakan pengarah tim sukses Jokowi-JK.
Kepada wartawan, Luhut tidak mau menceritakan kembali aktif untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.
"Ya aktif kan (Pilpres 2014), masak mesti diceritain ke kamu," kata dia.
Baca Juga: Wiranto dan Pratikno Wakili Jokowi Terima Pendemo Anti Ahok
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?