Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan lima syarat calon wakil presiden pendamping Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden 2019.
"Soal cawapres, pandangan PPP didasarkan pada analisis kebutuhan Pak Jokowi," kata Ketua Umum PPP M Romahurmuziy atau Rommy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Menurut Rommy, seperti dikutip dari Antara, Jokowi butuh figur yang mampu mengawal narasi besar NKRI dengan pondasi nasionalisme dan agama. Menurut dia, hubungan agama dan kekuasaan harus berjalan seiring dan seimbang.
"Sejak Bung Karno-Bung Hatta, kepemimpinan nasional selalu merefleksikan dua narasi besar ini. Di era reformasi ada Gus Dur-Mega, Mega-Hamzah, SBY-JK, dan Jokowi-JK. Itu menunjukkan bahwa dwi tunggal narasi ini tak terpisahkan," katanya.
Syarat kedua, kata Rommy, Jokowi butuh figur agamis yang mampu mengurangi ujaran kebencian bernuansa SARA karena lawan-lawan politiknya masih selalu melabeli Jokowi dengan merek "anti-Islam, prokomunis, dan pro-RRC".
"Figur seagamis apa pun memang tidak akan serta-merta menghilangkan ujaran kebencian, tapi setidaknya akan mengurangi. Syaratnya figur pendamping tersebut memang memiliki nuansa agamis yang asli dan kuat. Jangan figur nonagamis yang diagamiskan," katanya.
Jokowi juga dinilai perlu figur yang memahami kaum milenial. Mengingat 39 persen pemilih pada 2019 berusia di bawah 40 tahun maka cawapres dari kalangan muda menjadi sangat diperlukan.
"Karena mereka memiliki selera, 'gimmick', dan gaya komunikasi yang berbeda dengan generasi 'baby boomers'," kata Rommy .
Berikutnya, katanya, Jokowi perlu figur yang memiliki pengalaman dan kompetensi intelektual menghadapi disrupsi ekonomi, transformasi digital dan persaingan di era Revolusi Industri 4.0.
Baca Juga: Hasil Lengkap Pertandingan Liga Spanyol di Jornada 28
"Figur populis belaka, nirkapasitas, akan menjadi persoalan jika nantinya terpilih. Pengalaman intelektual mengelola jabatan publik baik di eksekutif atau legislatif menjadi perlu," katanya.
Syarat kelima, Jokowi perlu figur yang dapat memberi sumbangan elektabilitas meskipun tidak mutlak mengingat elektabilitas Jokowi yang sudah cukup tinggi serta mesin partai-partai pengusung yang cukup banyak meniscayakan pergerakan lapangan lebih leluasa.
Di atas segala kebutuhan tersebut, kata Rommy, yang terpenting adalah Jokowi mesti diwakili orang yang membuat dia merasa nyaman dan bisa mengikuti irama kerjanya.
"Nah, yang terakhir ini sudah soal nasib karena bisa diterima atau tidak adalah soal hati. Betapapun ia memenuhi kriteria, kalau Pak Jokowi nggak sehati, bagaimana bisa mendampingi? Maka saya sebut, dalam pandangan PPP ada lima syarat dan satu hati," kata Rommy.
Berita Terkait
-
Gratifikasi yang Dilaporkan Jokowi ke KPK Mencapai Rp58 Miliar
-
Direktur AIIB Bangga Indonesia Berkomitmen Bangun Infrastruktur
-
Dukung Indonesia Gelar MotoGP, Bos Ducati: Secepat Mungkin
-
JK: Ahh, Biar yang Muda-Muda Sajalah Jadi Calon Presiden
-
Gaji Jokowi Naik Jadi Rp533 Juta per Bulan? Sri Mulyani: Hoaks
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting