Suara.com - Dirjen Perhubungan Udara, Agus Santoso, mengingatkan para pengelola bandara dan maskapai penerbangan untuk melaporkan data lalu lintas angkutan udara secara harian dengan menggunakan sistem informasi angkutan dan sarana transportasi Indonesia (Siasati) yang sudah dibuat oleh Kementerian Perhubungan secara online. Siasati akan dengan mudah dilaksanakan oleh para operator penerbangan dalam melaporkan data lalu lintas angkutan udara.
Data lalu lintas angkutan udara menggambarkan arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos pada suatu bandar udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan.
Menurut Agus, data lalu lintas angkutan udara ini sangat penting untuk mengantisipasi perkembangan dan merencanakan pembangunan sarana maupun prasarana, dan sumber daya manusia di bidang penerbangan, sehingga tingkat keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan kepada penumpang tetap terpenuhi dengan baik.
"Siasasti adalah aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan data riil di lapangan untuk seluruh moda transportasi, termasuk transportasi udara. Fungsinya sangat penting untuk antisipasi dan merencanakan pembangunan lanjutan. Di bagian transportasi udara harus sudah dilaksanakan tahun ini," ujarnya.
Ada beberapa manfaat dari data lalu lintas angkutan udara. Untuk regulator Ditjen Perhubungan Udara, data tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dan penetapan untuk memberikan izin rute komersial dan rute perintis; sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesehatan maskapai penerbangan; sebagai bahan pertimbangan untuk penambahan izin rute pada lampiran Surat Izin Usaha Angkutan Udara; dan untuk mengetahui maskapai yang paling baik dalam memberikan pelayanan dan paling tepat waktu.
Untuk pengelola bandara, data tersebut bermanfaat untuk mengetahui maskapai yang paling baik dalam memberikan pelayanan dan paling tepat waktu dan untuk perencanaan pembangunan dan pengembangan bandar udara. Bagi maskapai penerbangan, data tersebut berguna untuk mengetahui tingkat pendapatan; untuk mengetahui rute mana yang paling menguntungkan; dan sebagai bahan pertimbangan untuk membuka rute baru.
"Selain itu, dengan adanya laporan secara harian, jika ada suatu permasalahan bisa segera diselesaikan. Misalnya ada penumpukan penumpang di suatu bandara karena adanya delay, bisa segera dilakukan penambahan petugas bandara dan petugas maskapai untuk menangani pelayanan kepada penumpang, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Dan masih banyak lagi manfaatnya, sehingga pelaporan ini harus dilaksanakan dengan baik dan tertib," lanjut Agus.
Ada 12 item data yang harus dilaporkan dalam Siasati ini, yaitu data arus lalu lintas angkutan udara, data arus angkutan udara secara total, data angkutan udara menurut status penerbangan, data angkutan udara menurut asal tujuan, data angkutan udara menurut operator, data angkutan udara menurut tipe pesawat, data pergerakan pesawat di runway pada jam puncak, data pergerakan di apron pada jam puncak, data pergerakan penumpang di terminal pada jam puncak, lalu lintas orang asing berdasarkan jenis kebangsaan penumpang, data lalu lintas angkutan kargo, data laporan bulanan keterlambatan, dan pembatalan penerbangan.
Dengan sistem Siasati, pelaporan harian tersebut dibuat mudah, sederhana, dan cepat karena menggunakan sistem online. Saat ini sudah dilakukan bimbingan teknis operasional sistem Siasati tersebut oleh Otoritas Bandar Udara (OBU), yang merupakan kepanjangan Ditjen Perhubungan Udara di daerah.
Bimtek tersebut di antaranya sudah dilaksanakan di Bandung, Surabaya dan Padang oleh OBU masing-masing, serta akan menyusul di beberapa kota lain di seluruh Indonesia.
Dengan adanya bimbingan teknis tersebut diharapkan para personel data dapat mengoperasional Siasati dengan baik, sehingga tidak ada pengisian data yang berulang, melaporkan secara real time dengan cara online, bisa melaporkan dengan konsisten dan tepat waktu serta mengirim data yang akurat.
Bagi pengelola bandara dan maskapai penerbangan yang lalai menyampaikan laporan lalu lintas angkutan udara ini, akan dikenakan sanksi administratif seperti yang tertuang dalam PM 78 tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan. Sanksi tersebut berupa peringatan; pembekuan; pencabutan; dan/atau denda administratif.
Aplikasi Siasati dapat diakses dengan menggunakan web browser yang direkomendasikan, yaitu Google Chrome atau Mozilla Firefox di https://siasati-dev.dephub.go.id.
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
-
Prabowo Bukan Negarawan, Tapi Wisatawan!
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Terkini
-
Amerika Serikat - Iran Sepakat Damai, Bagaimana Nasib Lebanon?
-
Sentilan Megawati dari Blitar: Kita Belum Benar-Benar Merdeka Jika Tidak Waspada!
-
Sikat Pendemo Berbenda Bahaya! Kapolda Metro: Personel Jangan Gerak Sendiri dan Dilarang Bawa Senpi
-
Tiyo Ardianto Ungkap Kronologi Dugaan Pemasangan Alat Pelacak, Sebut Sudah Diintai Sejak di Semarang
-
Asmara Tak Direstui! Lansia 70 Tahun di Penjaringan Nyaris Diculik dan Dianiaya
-
Torehkan Prestasi Nasional, Tiga Sekolah Rakyat Raih Top 100 Excellence Award 2026
-
Kejagung Tak Ampuni Tersangka Korupsi BGN, Pasal TPPU Menanti untuk Pulihkan Kerugian Negara
-
Veronica Tan: Perempuan yang Berdaya Secara Ekonomi Lebih Kuat Hadapi Kekerasan
-
Ada Apa? Rapat Perdana Anggaran BGN di DPR Mendadak Digelar Tertutup
-
Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS, Minta Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026