Disebut Blunder Diplomatik, PB Formula Minta Indonesia Keluar dari BoP

Suara.com - Pengurus Besar Forum Ulama dan Aktivis Islam (PB Formula) memandang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai sebagai kesalahan fatal (blunder) diplomatik. Mereka meminta RI keluar dari BoP.

Hal tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis PB Formula, yang disampaikan Ketua Umum Dedi Hermanto dan Sekretaris Jenderal Nandang Sektiyo.

PB Formula mengatakan ada risiko utamanya meliputi pelanggaran prinsip politik bebas aktif, melemahkan dukungan terhadap Palestina, potensi dimanfaatkan Israel, serta setoran dana yang dianggap memberatkan .

Dedi menyampaikan lima poin yang menjadi kesalahan dan risiko dari keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Pertama, bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Bergabung dengan inisiatif AS-Israel dianggap mereduksi prinsip netralitas dan tidak sejalan dengan amanat konstitusi untuk menghapus penjajahan," kata Dedi, Selasa (10/3/2026).

Kedua, mencederai kredibilitas Palestina. Dedi mengatakan posisi Indonesia sebagai pembela Palestina melemah karena bergabung dengan forum yang didominasi pendukung Israel.

"Risiko dimanfaatkan Israel," kata Dedi.

Ketiga, ada kekhawatiran BoP dijadikan alat oleh Israel untuk memperdaya Indonesia.

Baca Juga: Palestina Merdeka Harus Jadi Jangkar Diplomasi, Maksimalkan Peluang di Board of Peace

Keempat, beban Finansial/TNI. Dedi mengatakan Indonesia dihadapkan pada kontroversi setoran dana yang besar (disebut mencapai Rp17 triliun) atau pengiriman pasukan yang riskan di tengah situasi konflik.

Kelima, keikutsertaan di BoP membuat kehilangan legitimasi.

"BoP dianggap mengesampingkan peran PBB dan berfokus pada kepentingan satu figur/blok, bukan perdamaian murni," kata Dedi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PB Formula mengimbau, mengingatkan, serta menegaskan agar Presiden Prabowo Subianto untuk segera menarik keluar Indonesia dari keanggotan di BoP.

"Dikarenakan telah mencederai dari Politik Indonesia yang bebas Aktif (Non Blok), keadilan sosial, dan mayoritas umat Islam Indonesia," kata Dedi.