Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon tegaskan semua unsur di internal Gerindra telah bulat mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres 2019 yang akan datang. Bila ada yang tidak tidak setuju akan diberi sanksi.
"Kalau ada yang berbeda pendapat tentang pencalonan Pak Prabowo, saya kira pada saatnya nanti akan mendapatkan sanksi. Dan itu tidak ada sampai saat ini," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (16/4/2018).
Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, keputusan mencalonkan Prabowo untuk kedua kalinya sebagai capres, adalah keputusan mutlak semua unsur kepengurusan Partai Gerindra. Mulai dari Dewan Pembina hingga Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia.
Keputusan diambil memalui rapat koordinasi nasional 2018 Partai Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4/2018) lalu.
"Seluruh pimpinan dari DPD dan Dewan Pembina hadir dan mereka menyampaikan pandangan umum yang merupakan pernyataan. Setelah itu mereka menandatangani. Jadi ada penandatanganan oleh Ketua dan Sekretaris DPD semua," ujar Fadli.
Penandatanganan hasil keputusan dimaknai bukan saja sebagai rapat koordinasi nasional. Melainkan juga telah menjadi hasil Rapat Pimpinan Nasional.
"Jadi sudah selesai suara di Gerindra bulat 100 persen. Tidak ada yang tidak bulat," kata Fadli.
Berita Terkait
-
PKS Minta Kursi Cawapres Prabowo, Apa Kata Gerindra?
-
Idrus: Koalisi Jokowi Target Dapat 65 Persen Suara Pilpres 2019
-
Median: 46,37 Persen Publik Ingin Ganti Jokowi di Pilpres 2019
-
Makin Berapi-api, Elektabilitas Prabowo Subianto Justru Turun
-
FAM Jaya Minta Anies Tak Terhasut Jadi Capres atau Cawapres 2019
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi