Suara.com - Relawan Joko Widodo bernama Susi Ferawati memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (4/5/2018). Dia datang terkait kasus dugaan pengancaman disertai kekerasan kelompok #2019GantiPresiden.
Saat tiba di Polda Metro Jaya, Susi irit bicara soal materi pemeriksaan perdananya itu. Dia mengaku baru mau berbicara jika sudah rampung menjalani pemeriksaan
"Sudah ditunggu nih untuk di BAP," kata Susi di Polda Metro Jaya.
Dia pun tak mau menjelaskan soal misteri gelang berbentuk tasbih yang dikenakan saat mengalami aksi perundungan yang diduga dilakukan kelompok berkaos #2019GantiPresiden di area Car Free Day, Minggu (29/3/2018). Dia hanya memperlihatkan gelang tabsih itu yang dipakai di tangan kanannya sembari bergegas memasuki ruang pemeriksaan
"Nih gelangnya, saya pakai," kata Susi.
Susi tak sendiri ketika mendatangi Polda Metro Jaya. Dia turut didampingi anggota komunitas Cyber Indonesia.
Sebelumnya, Ketua Umun Cyber Indonesia Muannas Alaidid menyampaikan pihaknya akan menyertakan barang bukti terkait pemeriksaan perdana Susi. Barang bukti itu berupa foto-foto dan rekaman video berisi sebagian relawan berkaos #2019GantiPresiden yang diduga menjadi pelaku aksi perundungan.
"Gambar para pelaku, saksi di TKP dan beberapa rekaman video. Terduga pelaku yang pasti lebih dari 5 orang," kata Muannas saat dihubungi Suara.com.
Muannas menduga, masih ada relawan berkaos #DiaSibukKerja yang menjadi intimidasi di area Car Free Day pada Minggu (28/4/2018). Namun, kata dia, Cyber Indonesia hanya fokus melakukan pendampingan hukum terhadap Susi dan anaknya.
Baca Juga: Polda Pelajari Surat Pemberitahuan Deklarasi #2019GantiPresiden
"Sebetulnya banyak karena kita hanya tangani bu Susi dan anaknya kita concern itu saja," kata dia.
Buntut dari peristiwa itu, Susi akhirnya melaporkan kasus perundungan itu ke Polda Metro Jaya, Senin (30/4/2019). Tak tanggung-tanggung, ibu rumah tangga itu membuat dua laporan berbeda.
Dalam laporan pertama, Susi memasukan Pasal 77 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 335 KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan Disertai Ancaman Kekerasan serta Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Dalam kasus yang ditangani Ditreskrimum Polda Metro Jaya, pihak terlapor masih dalam tahap penyelidikan.
Susi juga turut melaporkan aktivis Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya terkait dugaan pengancaman melalui media sosial.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
Terkini
-
Rano Karno Sebut Penting Sedot Tinja 3 Tahun Sekali: Kalau Tidak bisa Meledak!
-
Korban Tewas Ponpes Al Khoziny Ambruk Jadi 14 Orang, Tim DVI Terus Identifikasi Santri Belasan Tahun
-
Diragukan Bjorka Asli, Dalih Polisi Ciduk WFH Pemuda Tak Lulus SMK yang Diklaim Bobol Data Bank
-
Viral Korban Kecelakaan Diduga Ditolak Puskesmas, Dibiarkan Tergeletak di Teras
-
Ombudsman RI Saran RUU Perampasan Aset Harus Perjelas Kerugian Akibat Korupsi dan Langgar HAM
-
Detik-detik Artis Keturunan Indonesia Ardell Aryana Disandera Tentara Israel saat Live TikTok
-
Rocky Gerung Pasang Badan Bebaskan Aktivis Kasus Demo Agustus: Mereka Bukan Kriminal!
-
Pastikan Serapan Anggaran MBG Membaik, Luhut: Menkeu Tak Perlu Ambil Anggaran yang Tak Terserap
-
Ngeri! Jakarta Masuk 5 Besar Kota dengan Udara Terburuk di Dunia
-
Buka Suara soal Kasus Puluhan Siswa SD Keracunan MBG di Jaktim, DKPKP DKI Bilang Begini