Suara.com - Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menyiapkan 74.323 pengawas untuk mengawal tahapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur Jateng 2018 pada 27 Juni.
"Saat ini sudah ada 10.386 pengawas yang bekerja dari tingkat provinsi hingga desa," kata Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Subhi di Semarang, Rabu.
Jumlah tersebut akan ditambah dengan pengawas tempat pemungutan suara yang mencapai 63.937 pengawas yang masih dalam proses seleksi.
Menurut dia, pengawasan secara ketat tersebut sebagai salah satu upaya untuk menjaga legitimasi proses dan hasil pemilu.
"Pengawasan akan dilakukan secara aktif hingga akhir pelaksanaan pilgub," kata mantan Ketua KPU Jawa Tengah ini.
Dengan jumlah pemilih yang mencapai 27 juta jiwa, kata dia, fokus pengawasan dilakukan secara konstruktif dan tepat melalui instrumen pengawasan.
Ia menyebutkan terdapat beberapa masalah yang harus segera diselesaikan berkaitan dengan jumlah pemilih yang belum terdaftar.
Bawaslu mencatat 196.840 warga provinsi ini belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik sebagai syarat untuk memberikan suara dalam Pilgub 2018.
"Dari sekitar 485.000 calon pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, 196.840 di antaranya belum memiliki e-KTP," kata Fajar.
Menurut dia, hal tersebut harus segera diselesaikan mengingat berkaitan dengan penyediaan surat suara.
"Dikhawatirkan nanti terjadi pemilih tanpa surat suara di beberapa daerah," katannya.
Sumber: Antara
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!