Suara.com - Penasihat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sudirman Said mengklaim tiga partai koalisi setuju mendukung Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
"Nama Anies Baswedan menguat sebagai cawapres, semua menyebutnya termasuk PKS," kata Sudirman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Ketiga partai politik yang dimaksudnya adalah Partai Gerindra, PKS, dan PAN.
Dia mengatakan nama Anies dipertimbangkan sebagai cawapres yang kuat dan beberapa orang mengusulkan apakah tidak lebih baik menjadi calon presiden. Menurut dia, dalam komunikasi tiga partai politik tersebut, muncul kombinasi capres-cawapres seperti Prabowo-Gatot, Gatot-Anies, Prabowo-Anies, dan Prabowo-Ahmad Heryawan.
"Kalau tidak ada opsi malah 'stuck' karena apabila ada opsi semua muncul dengan argumen dan keputusan baik harus melalui kontestasi ide," ujarnya.
Dia mengatakan Prabowo pernah mengatakan nama Anies potensial mendampingi di Pilpres, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heryawan. Menurut Sudirman, ketiga parpol tersebut sudah lama menjalin komunikasi dan diyakini ketiganya tetap kompak dan bukan tidak mungkin ada parpol yang gabung.
"Proses negosiasi merupakan hal biasa, tiap-tiap pihak sampaikan yang baik untuk kepentingannya. Kami meyakini akan membawa suasana yang baik dan saya tidak punya kekhawatiran akan ngotot dengan yang diinginkan," katanya.
Sebelumnya, Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum masuk dalam radar partainya yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Dalam rapat Majelis Syuro PKS nama Anies Baswedan belum masuk radar, artinya kalau ada orang yang mengajukannya, keputusannya tetap harus melalui Majelis Syuro PKS," kata Jazuli.
Baca Juga: Isu Deklarasi KAHMI Dukung Capres, Anies Baswedan : Kejam!
Dia mengatakan selama ini belum ada upaya dari Anies untuk melobi para anggota Majelis Syuro PKS dan dirinya juga tidak tahu persis apa yang dilakukan Anis dalam menjalin komunikasi dengan DPP PKS.
Menurut dia apabila Anies melakukan komunikasi dengan DPP PKS merupakan hal yang wajar namun di Majelis Syuro belum dibahas terkait peluang Anies diusung sebagai capres ataupun cawapres.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Dari Baper Sampai Teriak Bareng: 10+ Tontonan Netflix Buat Quality Time Makin Lengket
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
Terkini
-
Gerakan Cinta Prabowo Tegaskan: Siap Dukung Prabowo Dua Periode, Wakil Tak Harus Gibran
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang