Pesta Seks Anggota Dewan dan 2 Pegawai Honorer di Gedung Parlemen

Suara.com - Ruang kerja seorang pemimpin DPRD Batam, Kepulauan Riau, bernama Zainal Abidin, diduga menjadi tempat pesta seks oleh seorang anggota DPRD Kampar Provinsi Riau dan dua pegawai honorarium.

Seperti diberitakan Batamnews—jaringan Suara.com, Selasa (7/8/2018), peristiwa tersebut sudah cukup lama terjadi, tapi baru mencuat pada pekan ini. Kedua staf DPRD batam itu dikabarkan dinonaktifkan setelah informasi pesta seks itu diketahui publik.

Zainal, pemimpin DPRD Batam, kebetulan adalah tokoh masyarakat Kampar. Cerita itu bermula saat Zainal menerima tamu anggota DPRD Kampar di ruang kerjanya.

Ketika itu, Zainal sempat berpamitan untuk meninggalkan ruangannya, sehingga sang tamu ditemani dua perempuan pegawai honorarium berinisial JD dan AM.

Kisah mesum sang tamu dan kedua pegawai honorarium itu ternyata diketahui petugas kebersihan yang berinisial Bd.

Ia menceritakan, menemukan hal yang jangal ketika hendak membersihkan ruangan istirahat Zainal.

Salah satunya kondisi tempat tidur Zainal acak-acakan. Tidak hanya itu, Bd juga menemukan handuk yang sudah kotor.

Zainal Abidin sendiri membatah kabar tak elok tersebut. Ia tak mengira hal itu akan terjadi ruangannya. Apalagi di kamar ruang istrihatnya.

"Berpikir akal sehat, apa mungkin kejadian (mesum) terjadi di sini," ujar Zainal kepada wartawan, Selasa.

Baca Juga: Gempa Lombok Susulan, Nenek Panik: Bagaimana Keadaan Cucu?

Zainal mengakui tak mengetahui informasi itu sebelumnya. Justru ia mengetahui setelah kabar itu mencuat di media massa.

"Saya ketika itu sedang ada sidang paripurna," ujar Zainal. Namun seusai sidang paripurna, entah mengapa Zainal tak masuk ke ruangan, melainkan pulang ke rumah.

Cerita ini terus menggelinding bak bola salju. Bahkan, anggota ormas sempat berusaha melaporkan dugaan kejadian tak senonoh itu ke Polresta Barelang.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam Usman Ahmad turut prihatin dengan berita itu.

"Ruangan DPRD sangat berharga, kalau ternyata ada pelanggaran penegak hukum bisa bertindak," kata Usman.

Kedua pegawai honorer yang dituduh melakukan hal itu kemudian belakangan dinonaktifkan dari pekerjaannya sebagai bagian dapur.