Suara.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti memastikan sikap Muhammadiyah netral di Pilpres 2019. Sebagai organisasi, Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis.
Muti menuturkan, Muhammadiyah memberikan sepenuhnya hak pilih kepada anggota. Seperti halnya dalam kontestasi politik sebelumnya.
"Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menentukan pilihan sebagaimana mereka sudah terlibat dalam proses politik lainnya," tegas Muti di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018) malam.
Kendati begitu kata Muti, proses tersebut harus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi khitoh dan kepribadian Muhammadiyah. Menurutnya dalam menentukan pilihan hendaknya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Selanjutnya, dia juga mengharapkan bagi kedua kandidat pasangan capres dan cawapres yang maju dalam kontestasi politik 2019 dapat memberikan contoh bagaimana proses demokrasi yang baik. Saling menghormati perbedaan dan tidak memecah belah bangsa.
"Kami berharap agar dengan sikap elegan itu, pendukungnya juga dapat memberikan dukungan sesuai dengan prinsip yang rasional dan ini mekanisme politik yang biasa sehingga tidak boleh memecah belah persatuan bangsa," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!