Amnesty Soroti Mandeknya Kasus HAM Berat, Kementerian HAM Dinilai Sekadar Simbol

Suara.com - Amnesty International Indonesia menyoroti mandeknya penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum menemukan kejelasan. Sejumlah perkara yang diduga melibatkan tokoh militer, kepolisian, maupun pemerintahan dinilai masih jauh dari penyelesaian.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pemerintah hingga kini belum menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk mengusut tuntas kasus-kasus tersebut.

Ia bahkan meragukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu mengungkap aktor intelektual di balik berbagai dugaan kejahatan kemanusiaan.

"Apakah kepemimpinan politiknya (Prabowo) memang memperlihatkan kemauan untuk menyelesaikan? Tampaknya tidak," kata Usman kepada Suara.com, Kamis (16/7/2026).

Menurut Usman, gaya kepemimpinan Prabowo yang dinilainya kental dengan nuansa militeristik juga tidak menunjukkan adanya upaya serius untuk memulihkan rasa keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.

Di sisi lain, ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah yang terkesan populis justru berdampak pada meningkatnya perampasan hak kelompok masyarakat marginal.

Usman juga menyoroti keberadaan Kementerian Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada pemerintahan saat ini. Meski telah ada kementerian khusus yang menangani isu HAM, ia menilai kehadirannya belum memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat.

"Bagi saya, pembentukan Kementerian HAM belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam penyelesaian kasus-kasus HAM berat," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan kementerian tersebut lebih terlihat sebagai upaya membangun citra pemerintah ketimbang menjadi instrumen penyelesaian kasus.

Baca Juga: Sering Picu Demo, 10 Undang-Undang Ini Tengah Dievaluasi oleh Kementerian HAM

Di akhir pernyataannya, Usman mengajak masyarakat sipil untuk terus memberikan tekanan kepada pemerintah agar penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak berhenti di tengah jalan.

"Dalam banyak pengalaman di dunia, keadilan atas pelanggaran HAM berat itu tegak ketika ada tekanan masyarakat yang sangat luas. Sekarang tekanannya sudah ada, tapi mungkin belum cukup kuat," tuturnya.

Reporter: Alif Bintang