Suara.com - Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berakhir hari ini, Jumat (10/8/2018). Ada dua kandidat yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pertama adalah dari pihak petahana, Joko Widodo (Jokowi), yang menggandeng Ketua Umum MUI Pusat yang sekaligus Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin.
Sedangkan penantangnya, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Polri, selaku aparatur negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, mengimbau masyarakat agar menjaga kondusitivitas jelang Pilpres 2019.
"Akan lebih baik dan lebih kondusif dengan berprinsip, kita bersaudara satu negara ibu pertiwi untuk menyonsong negara yang lebih sukses," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen M. Iqbal, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018).
Iqbal menegaskan, pihak kepolisian akan bekerja maksimal untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi menjelang Pilpres 2019.
Iqbal juga mengimbau tim sukses maupun simpatisan kedua capres dan cawapres untuk tetap saling menghormati dan menjaga kedamaian.
Di samping itu, Iqbal menyebut Polri akan kembali menguatkan Tim Satuan Tugas Nusantara dalam mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.
"Itu tugas (Polri) dalam pencegahan, agar meminimalisir atau menghilangkan upaya-upaya yang katakanlah perbuatan melawan hukum, hoax dan lainnya, dalam menghalalkan semua cara memenangkan salah satu pasangan calon," kata Iqbal.
Iqbal menyebut Polri akan menggandeng semua lapisan elemen masyarakat dari tokoh agama, profesor, guru, pemerintah Kabupaten, Provinsi dalam tugas dan peran masing-masing.
"Kami akan hadir ditengah masyarakat. Untuk menyampaikan mari kita berpesta demokrasi. Bersaing dengan santun dengan sehat jangan mengorbankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Iqbal.
Iqbal menegaskan Polri tak pandang bulu bila pada salah satu simpatisan calon capres melakukan perlawanan hukum, Polri akan menindak tegas.
"Pada siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum. Jangan main-main untuk memecah belah bangsa ini dengan menebar ujaran kebencian, hoax dan lain-lain," pungkas Iqbal.
Tag
Berita Terkait
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
Tepis Isu Perpecahan Kabinet, Prabowo: Jangan Percaya Analisis Orang Sok Pintar di Medsos!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP