Suara.com - Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berakhir hari ini, Jumat (10/8/2018). Ada dua kandidat yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pertama adalah dari pihak petahana, Joko Widodo (Jokowi), yang menggandeng Ketua Umum MUI Pusat yang sekaligus Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin.
Sedangkan penantangnya, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Polri, selaku aparatur negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, mengimbau masyarakat agar menjaga kondusitivitas jelang Pilpres 2019.
"Akan lebih baik dan lebih kondusif dengan berprinsip, kita bersaudara satu negara ibu pertiwi untuk menyonsong negara yang lebih sukses," kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen M. Iqbal, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (10/8/2018).
Iqbal menegaskan, pihak kepolisian akan bekerja maksimal untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi menjelang Pilpres 2019.
Iqbal juga mengimbau tim sukses maupun simpatisan kedua capres dan cawapres untuk tetap saling menghormati dan menjaga kedamaian.
Di samping itu, Iqbal menyebut Polri akan kembali menguatkan Tim Satuan Tugas Nusantara dalam mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.
"Itu tugas (Polri) dalam pencegahan, agar meminimalisir atau menghilangkan upaya-upaya yang katakanlah perbuatan melawan hukum, hoax dan lainnya, dalam menghalalkan semua cara memenangkan salah satu pasangan calon," kata Iqbal.
Iqbal menyebut Polri akan menggandeng semua lapisan elemen masyarakat dari tokoh agama, profesor, guru, pemerintah Kabupaten, Provinsi dalam tugas dan peran masing-masing.
"Kami akan hadir ditengah masyarakat. Untuk menyampaikan mari kita berpesta demokrasi. Bersaing dengan santun dengan sehat jangan mengorbankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Iqbal.
Iqbal menegaskan Polri tak pandang bulu bila pada salah satu simpatisan calon capres melakukan perlawanan hukum, Polri akan menindak tegas.
"Pada siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum. Jangan main-main untuk memecah belah bangsa ini dengan menebar ujaran kebencian, hoax dan lain-lain," pungkas Iqbal.
Tag
Berita Terkait
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?
-
JK Diserang Usai Senggol Ijazah Jokowi, Jubir Bongkar Motif Upaya Pembungkaman
-
Dapat Kejutan Ultah di DPR, Titiek Soeharto Senyum-senyum Ditanya Ucapan 'Spesial' dari Prabowo
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa