Suara.com - Rencana Relawan Ganti Presiden (RGP) yang akan menggelar deklarasi di sekitar Tugu Pahlawan, Jalan Tembaan Surabaya pada Minggu (26/8/2018) pukul 07.00 sampai 13.00 siang, tidak mendapatkan ijin dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera dikonfirmasi menjelaskan, alasan Polda Jatim tidak mengeluarkan ijin karena mempertimbangkan keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang dikhawatirkan memanas karena deklarasi itu.
"Kami memastikan tidak akan mengeluarkan STTP (surat tanda terima pengajuan) kegiatan itu," tegasnya, Jumat (24/8/2018).
Barung menambahkan, ada tiga alasan polisi tidak memberikan izin pada kegiatan Deklarasi #2019GANTIPRESIDEN.
Pertama, di hari deklarasi bersamaan dengan hari libur. Kedua, kegiatan itu dikhawatirkan mengganggu kepentingan publik.
"Dan yang ketiga, demi kepentingan Kamtibmas, sebab di satu sisi ada juga kelompok yang mengajukan STTP menolak kegiatan tersebut," tegas Barung.
Berdasarkan surat yang beredar, kelompok yang akan menggelar deklarasi akan menghadirkan Musisi Ahmad Dhani, Ustad Derry Sulaiman dan Neno Warisman.
Kontributor : Achmad Ali
Baca Juga: Ahmad Dhani Tak Pernah Jenguk, El Rumi : Sibuk Ganti Presiden
Tag
Berita Terkait
-
Polda Jatim Tangkap 3.541 Orang 3 Bulan Jelang Asian Games 2018
-
Terduga Pemilik Bom Pasuruan Melarikan Diri Bawa Tas Ransel
-
PPP: RK, Ganjar dan Khofifah Menang Pudarkan #2019GantiPresiden
-
Siapa Calon Pengganti Jokowi? Fadli Zon: Tunggu 10 Agustus 2018
-
Survei: Publik Tuding Prabowo Tokoh Gerakan #2109GantiPresiden
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
RUU PPRT Belum Tuntas usai 22 Tahun, Koalisi Minta Presiden Segera Ambil Sikap