Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto akan memanggil pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemanggilan ini terkait sikap Bawaslu di daerah yang sudah meloloskan enam mantan koruptor sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) 2019.
"Dilihat dulu lah. Nanti dengan lembaga terkait saya panggil atau undang untuk kita rapatkan bersama," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/8/2018).
Bekas koruptor yang diloloskan sebagai caleg karena Bawaslu berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bukannya pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor maju sebagai caleg 2019.
Terkait hal tersebut, Wiranto tidak ingin masyarakat menjadi bingung. Untuk itu ia berencana akan memanggil perwakilan Bawaslu.
"Namanya menteri koordinator, koordinasikan pandangannya bagiamana, maksudnya bagaimana, kalau ada perubahan apa sih alasannya," kata dia.
Ia mengklaim semangat anti korupsi tetap menjadi bagian pemerintahan Joko Widodo.
"Jaganya bagaimana nanti satu koordinasi sehingga satu suara," kata Wiranto.
Lebih jauh Wiranto mengatakan, dalam pemanggilan tersebut ia tidak akan menegur petinggi Bawaslu yang sudah meloloskan eks koruptor menjadi bakal caleg. Sebab, Wiranto tidak ingin situasi keamanan di tanah air bergejolak menjelang Pemilu 2019.
"Negara ini aman-aman, damai. Sudah bagus kan? Kemarin Pilkada serentak sudah aman. Asian Games insya Allah aman, tinggal menuju ke International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB), Insya Allah aman. Kalau aman kan, bagus," katanya.
Eks koruptor yang diloloskan oleh Bawaslu sebagai bakal caleg berasal dari Rembang, Pare-Pare, Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara. Kemudian yang baru-baru ini adalah Mohammad Taufik, bakal caleg DPRD Jakarta dari Partai Gerindra.
Berita Terkait
-
Bawaslu Didesak Cabut Legalitas Eks Napi Koruptor Jadi Caleg
-
Fiber Ragukan Objektifitas Bawaslu Usut Kasus Mahar Politik
-
Kasus Sandiaga Janggal, Kubu Jokowi Minta Bawaslu Transparan
-
Dituding Malas Usut Mahar Politik Sandiaga, Ini Tanggapan Bawaslu
-
Mahar Politik Sandiaga Dihentikan, Andi Arief: Bawaslu Pemalas
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!