Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto akan memanggil pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemanggilan ini terkait sikap Bawaslu di daerah yang sudah meloloskan enam mantan koruptor sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) 2019.
"Dilihat dulu lah. Nanti dengan lembaga terkait saya panggil atau undang untuk kita rapatkan bersama," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/8/2018).
Bekas koruptor yang diloloskan sebagai caleg karena Bawaslu berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bukannya pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks koruptor maju sebagai caleg 2019.
Terkait hal tersebut, Wiranto tidak ingin masyarakat menjadi bingung. Untuk itu ia berencana akan memanggil perwakilan Bawaslu.
"Namanya menteri koordinator, koordinasikan pandangannya bagiamana, maksudnya bagaimana, kalau ada perubahan apa sih alasannya," kata dia.
Ia mengklaim semangat anti korupsi tetap menjadi bagian pemerintahan Joko Widodo.
"Jaganya bagaimana nanti satu koordinasi sehingga satu suara," kata Wiranto.
Lebih jauh Wiranto mengatakan, dalam pemanggilan tersebut ia tidak akan menegur petinggi Bawaslu yang sudah meloloskan eks koruptor menjadi bakal caleg. Sebab, Wiranto tidak ingin situasi keamanan di tanah air bergejolak menjelang Pemilu 2019.
"Negara ini aman-aman, damai. Sudah bagus kan? Kemarin Pilkada serentak sudah aman. Asian Games insya Allah aman, tinggal menuju ke International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB), Insya Allah aman. Kalau aman kan, bagus," katanya.
Eks koruptor yang diloloskan oleh Bawaslu sebagai bakal caleg berasal dari Rembang, Pare-Pare, Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara. Kemudian yang baru-baru ini adalah Mohammad Taufik, bakal caleg DPRD Jakarta dari Partai Gerindra.
Berita Terkait
-
Bawaslu Didesak Cabut Legalitas Eks Napi Koruptor Jadi Caleg
-
Fiber Ragukan Objektifitas Bawaslu Usut Kasus Mahar Politik
-
Kasus Sandiaga Janggal, Kubu Jokowi Minta Bawaslu Transparan
-
Dituding Malas Usut Mahar Politik Sandiaga, Ini Tanggapan Bawaslu
-
Mahar Politik Sandiaga Dihentikan, Andi Arief: Bawaslu Pemalas
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting