Suara.com - Kelompok Ijtimak Ulama II mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno di Pilpres 2019. Menanggapi hal tersebut, Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara.
Menurut Jokowi, dukungan untuk salah satu pasangan calon yang akan berlaga di Pilpres 2019 merupakan hal yang wajar.
"Indonesia negara demokrasi. Sering saya sampaikan ada satu kelompok pendukung Prabowo, kelompok lain dukung saya dan kiai Maruf Amin ya ini demokrasi, silakan nggak dilarang di negara demokrasi," ujar Jokowi di Jakarta Concert Hall, Inews Center, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).
Jokowi menjelaskan banyak ulama yang mendukung mantan Ketua MUI di Pilpres 2019.
"Kita semua tahu bahwa kyai Maruf Amin ulama besar, (mantan) Ketua MUI tidak bisa ditutup-tutupi, memang faktanya seperti itu," kata dia.
Lebih jauh Jokowi mengatakan, masyarakat Indonesia diharapkan bisa memilih calon pemimpin yang sudah terbukti kinerjanya.
"Pemilu kontestasi gagasan hasil kerja prestasi rekam jejak, jangan sampai kita dalam pilpres ini memakai SARA lagi, cara fitnah yang saya kira tidak mendewasakan, mematangkan demokrasi kita," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung