BPJS Defisit Rp 10 Triliun, DPR: Ada Menteri Ingin Jegal Jokowi

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menilai, defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan telah menghambat proses penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Ribka mencurigai adanya menteri yang ingin menghambat program Jokowi.

Ribka meminta kepada pihak yang terkait dana anggaran BPJS untuk segera merumuskan solusi jangka panjang mengatasi defisit.

Menurut data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jumlah defisit yang harus ditanggung BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 Triliun. Angka itu merupakan jumlah dari defisit BPJS Kesehatan di tahun 2017 dan prediksi defisit di tahun 2018.

"Sudah, jangan ragu-ragu mau uang dari pajak rokok kek, wong dana desa sudah bisa Rp 70 triliun. Jangan ditunda, ini sudah komitmennya BPJS. Rakyat tahunya ada jaminan sosial," kata Ribka dalam Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senin (17/9/2018).

Masalah terdapat temuan defisit anggaran BPJS Kesehatan, menurutnya mengakibatkan program KIS tidak berjalan.

Berdasarkan penemuannya, banyak pasien yang membawa KIS ke rumah sakit namun ditolak karena tidak ada dokter ataupun obat yang tersedia.

"Percuma Jokowi bagi-bagi KIS ke mana-mana tapi KIS tak laku di rumah sakit. Tak dilayanin sama dokter, karena dokternya tak bisa dibayar, obatnya tak ada. Jadi KIS yang diberikan Jokowi itu tak laku, percuma," ujarnya.

Karena temuannya itulah, anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Barat itu curiga ada menteri yang berniat untuk menghambat jalannya program Jokowi.

"Jangan-jangan ada menteri yang ingin menggagalkan Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi ini sudah blusukan ke mana-mana dengan memberikan KIS (Kartu Indonesia Sehat)," pungkasnya.

Baca Juga: ML Pemasok Kokain Richard Muljadi, Sosok Nyata atau Fiktif?