Suara.com - Amien Rais menyuarakan kampanye damai di Pilpres 2019. Ia mengajak seluruh tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019 membawa kesejukan, kedamaian, dan transparan saat melakukan kampanye.
"Pendek kata kita bangsa yang dikenal punya akhlak tinggi, sopan santun tinggi, ramah tamah merata," ujar Amien Rais di Gedung Smesco, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (23/9/2018).
Selanjutnya, mantan Ketua MPR ini menyampaikan lima poin dihadapan Capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, serta para pendukung nomor urut 2.
Pertama, Amien Rais mengajak pendukung Prabowo - Sandiaga Uno untuk tidak mengajak kekuatan asing untuk mencampuri urusan Pileg dan Pilpres 2019 di tanah air.
"Saya ikut Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Jika Pak Prabowo menerabas, maka saya ingatkan. Jadi please, please, please, kita tidak pernah menggunakan kekuatan asing dari barat, timur, selatan. Itu skandal, itu aib, tidak boleh kita kerjakan," jelas Amien Rais.
Pada poin kedua, Amien Rais meminta pendukung Prabowo - Sandiaga Uno jauhi politik uang. Menurutnya politik uang sudah menghina rakyat dan bangsa.
"Sebuah nasib bangsa lima tahun ke depan hanya ditentukan ratusan ribu. Mari kita pelototi bersama, Kalau ada yang main politik uang diserahkan ke pihak berwenang," kata Amien Rais.
Ketiga, Amien Rais mengingatkan TNI Polri untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Selanjutnya ia meminta TNI Polri untuk baca pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia.
"Kita punya sistem keamanan rakyat semesta, dimana tulang punggungnya adalah TNI, TNI adalah bagian of national defence, polri backbone of national security," kata dia.
"Jadi kami ingatkan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai sedetikpun TNI Polri jangan terlibat dalam urusan pileg dan pilpres. Ini amat berbahaya," lanjut Amien Rais.
Keempat, Amien Rais meminta pendukung Prabowo - Sandiaga Uno untuk memegang istilah Pemilu Luber Jurdil atau pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
"Sejak awal saya imbau, koalisi Prabowo - Sandiaga Uno ini datang ke KPU, ahli-ahli IT kita membuka software bersama. Kita share biar tidak ada otak atik IT yang kemudian bisa menganggu kesehatan pemilu kita itu," katanya.
Pada poin kelima atau terakhir, Amien Rais meminta pada KPK untuk tidak menjadi alat politik.
"KPK alat penegak hukum, tidak boleh jadi lembaga yang melakukan obstruction of justice. Menghalangi keadilan," kata Amien Rais.
Amien Rais meminta KPK untuk bekerja secara profesional. Ia tidak ingin hanya lawan pemerintah yang dicari-cari kesalahannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan