Suara.com - Beberapa Lembaga Pemasyarakat (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Palu, Poso, dan Donggala kini kosong tak berpenghuni. Ini karena saat terjadi gempa 7,7 SR sejumlah tahanan di lapas atau rutan itu memilih kabur untuk menyelamatkan diri.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sri Puguh Budi Utami mengatakan, lapas dan rutan kosong karena ditinggal para tahanan menyelamatkan diri saat gempa terjadi.
"Kondisi ini terjadi karena bangunan lapas dan rutan di wilayah tersebut secara nyata rusak serta mengancam keselamatan mereka (narapidana dan tahanan)," kata Sri saat konferensi pers di kantor Dirjen PAS, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018).
Menurut Sri, sempat terjadi provokasi dan perlawanan yang berujung aksi pembakaran di Rutan Donggala oleh para napi dan tahanan.
Berdasarkan keterangan Kalapas, sewaktu Rutan Donggala dibakar. Para penghuni rutan sempat ditenangkan oleh kalapas dan jajaran, namun ketika terjadi getaran gempa berikutnya dan mendengar bahwa pusat gempa ada di Donggala para penghuni rutan panik.
"Sebenarnya sudah ada negosiasi sedikit demi sedikit, diizinkan sedikit demi sedikit untuk melihat keluarganya, memang paniknya luar biasa. Tapi ternyata juga ada yang tidak sabar, entah bagaimana menyulut kebakaran itu," jelasnya.
Sri mengatakan, saat ini jajaran Dirjen Pas tengah melakukan pendalaman. Selain itu yang dapat diselamatkan ada berapa alat elektronik dan senjata yang dititipkan ke polres setempat.
"Yang tersisa hanya bangunan depan dengan masjid yang masih utuh. Bangunan depan kami pikir sudah nggak bisa dipergunakan lagi, tapi hari ini teman-teman kami sedang melakukan audit dengan jajaran yang ada di sana," tutur Sri.
"Kami akan melakukan relokasi pembangunan seutuhnya di Rutan Donggala, karena seutuhnya tidak dapat berfungsi pasca pembakaran," tambahnya.
Baca Juga: Sudah Yakin dengan Pacar, Marshanda Siap Nikah Lagi?
Sri pun memaklumi pembakaran yang terjadi di Rutan Donggala karena para penghuni Rutan Donggala butuh keselamatan dan kabar dari keluarga.
"Namun secara etika dan moral hukum, hal ini dapat dimaklumi, karena secara naluriah mereka butuh keselamatan jiwa, juga informasi tentang kondisi keluarga mereka di luar. Hal ini terbukti dengan sebagian besar mereka yang kembali melaporkan diri ke lapas rutan," tandas Sri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun