Jadi Caleg Partai Lain, 5 Anggota DPRD DKI Resmi Diberhentikan

Suara.com - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna penetapan secara resmi pemberhentian 5 anggota dewan. Kelima anggota itu telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota dewan lantaran telah mendaftar menjadi sebagai Calon Legislatif (Caleg) dari partai lain.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, secara keseluruhan ada sebanyak 5 anggota dewan yang berasal dari beberapa partai. Usai digelarnya rapat paripurna ini, kelima anggota telah resmi berhenti dari jabatannya sebagai wakil rakyat di kursi parlemen DPRD DKI Jakarta.

"Sesuai ketentuan pasal 37 ayat 1 dan 2 PP Nomor 12/2018 pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD dan menetapkan pemberhentiannya dalam rapat paripurna. Per 2 Oktober 2018 badan musyawarah DPRD DKI Jakarta telah menetapkan jadwal paripurna pada hari ini," kata Triwisaksana saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2018).

Dalam rapat itu, diumumkan Abraham Lunggana atau Haji Lulung sebelumnya dari PPP diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta lantaran mendaftar sebagai caleg dari PAN.

Kemudian ada anggota Fraksi PPP Riano P Ahmad yang mengikuti jejak Lulung menjadi caleg PAN.

Dari Partai Hanura, ada dua orang yang pindah ke partai lain saat mendaftarkan diri sebagai caleg yakni Wahyu Dewanto dan Jamaludin Lamanda. Wahyu memutuskan untuk pindah ke Partai Gerindra sementara Jamaludin pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Terakhir, ada Inggard Joshua dari Partai Nasdem yang memutuskan untuk pindah ke Partai Gerindra. Terhitung sejak 4 Oktober 2018, kelima anggota dewan itu telah resmi berhenti dari jabatannya di DPRD DKI Jakarta.

"Saudara Jamaludin Lamanda, Inggard Joshua dan Lulung telah mengajukan pengunduran diri sejak 30 Juli. Sementara saudara Riano mengajukan pada 14 Agustus dan Wahyu Dewano mengajukan pada 27 Juli," ungkap Triwisaksana.

Untuk mengisi kekosongan 4 kursi anggota dewan, tahapan selanjutnya akan diajukan ke KPUD. Nantinya, pihak KPUD yang berhak memberikan pengganti keempatnya.

Baca Juga: Cicilan Bank Milik Korban Bencana Sementara Tak Akan Ditagih

"Setelah ini kan kita kirim ke KPUD untuk memberikan nama penggantinya keempat orang yang tadi itu," tandasnya.