Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengusulkan adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pemberian hadiah pelapor korupsi. Agus menyarankan hadiah tersebut dihitung 1 persen dari dana yang dikorupsi.
Agus menjelaskan, ada patokan hadiah yang diberikan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada pasal 17 ayat (2) menyebutkan besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak Rp 200 juta.
Namun, dirinya menyarankan apabila penghitungan pemberian hadiah kepada masyarakat dihitung satu persen dari dana temuan korupsi. Pasalnya, usulan itu diharapkan bisa memicu masyarakat makin semangat untuk terlibat langsung dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau hadiahnya satu persen kan menarik, jadi harapannya mendorong, meng-encourage semua itu kemudian mau melapor," kata Agus di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (10/10/2018).
Selain itu, Agus mengatakan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir apabila nantinya akan berdampak negatif. Pasalnya, masyarakat yang melapor bisa menutupi identitasnya demi faktor keamanan.
"Orang itu pada waktu melapor juga boleh menyembunyikan identitasnya supaya aman. Pada waktu dia mau ngeklaim baru kemudian identitasnya dibuka," ujarnya.
Menurut Agus, pemerintah tidak perlu pusing dengan alokasi khusus untuk pengadaan dana hadiah tersebut. Hal itu dikarenakan hadiah itu berasal dari pemotongan uang pemerintah yang dikorupsi.
"Sebetulnya pemerintah juga nggak perlu repot mengalokasikan khusus karena nanti akan dipotong langsung setelah amar putusan pengadilan, ya dikembalikan langsung dipotong," ujarnya.
Baca Juga: Mourinho Bertahan, 10 Pemain Ini Pergi dari Manchester United
"Misalkan kalau satu persen langsung dipotong gitu kan jadi kami akan mencoba mengkomunikasikan dengan presiden apakah mungkin itu dilakukan perubahan," Agus menambahkan.
Berita Terkait
-
Hadiah Rp 200 Juta untuk Pengungkap Korupsi, KPK: Harus Diberikan
-
KPK Tahan Orang Kepercayaan Bupati Labuhanbatu
-
Orang Kepercayaan Bupati Labuhanbatu Jadi Tersangka Suap Proyek
-
Ungkap Kasus Korupsi Dapat Uang Rp 200 Juta, Begini Caranya
-
Skandal Perusakan Barang Bukti, KPK Sulit Periksa 2 Eks Penyidik
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Kemarau Panjang Mengintai, Jakarta Rencanakan Hujan Buatan Tiap Pekan
-
Anwar Ibrahim Keluarkan Perintah di Kasus Pilot Malaysia Jadi Kurir Narkoba Ditangkap di Jakarta
-
DTI Series 2026 Resmi Digelar, Perkuat Kolaborasi Digital Nasional
-
15 Ide Lomba 17 Agustus Indoor di Kantor yang Paling Seru dan Gak Ribet!
-
YouTube Dipanggil Komdigi, AI Moderasi Konten Dinilai Perlu Evaluasi
-
BRI Buka Program BRIncubator 2026, Dukung UMKM Go Global
-
Serial Monster Kembali dengan Season Baru, Angkat Kasus Pembunuh Berkapak
-
Menteri LH dan Gubernur Sulsel Turun Tangan Percepat Proyek PSEL Mamminasata
-
Waspada Video Lawas! Pemilik Akun Medsos Penyebar Hoaks Demo Anarkis Bisa Dipidana
-
Link Download Logo Hari Pramuka 2026 ke-65 Format PNG Resmi dan Maknanya