Suara.com - Sejumlah pihak ramai-ramai meragukan hasil liputan investigasi 5 media massa yang berkolaborasi dalam IndonesiaLeaks, mengenai perusakan barang bukti kasus suap pengusaha Basuki Hariman.
Bahkan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo mengatakan, Direktorat Pengawas Internal telah memeriksa kamera pengawas alias CCTV yang disebut merekam aksi perobekan buku bank berisi catatan aliran dana Basuki Hariman ke sejumlah pejabat negara, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan hasilnya nihil.
"Pengawas internal sudah memeriksa kamera, dan kamera memang terekam, tapi secara… ada penyobekan, tidak terlihat dalam kamera itu," kata Agus di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (10/10/2018) lalu.
Namun, pernyataan Agus tersebut bertolak belakang dengan jawabannya saat diwawancarai tim IndonesiaLeaks pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018, sebelum hasil peliputan tersebut diungkap ke publik.
Ketika itu, ia mengakui kamera CCTV di ruang kolaborasi KPK merekam jelas Roland Rolandy dan Harun –dua penyidik KPK dari unsur Polri—merusak dan menodai buku merah tersebut.
Rekaman CCTV itu, kata Agus, belakangan menjadi bukti bagi Direktorat PI KPK untuk menjatuhkan sanksi etik terhadap kedua penyidik tersebut yang kekinian sudah dikembalikan ke Mabes Polri.
"Iya (di rekaman CCTV terlihat aksi Roland dan Harun merusak barang bukti). Makanya PI bergerak kan, karena ada bukti itu, ya kan. Jadi PI bergeraknya karena ditunjukkin bukti itu, jadi kemudian dilakukan pemeriksaan PI,” kata Agus kala itu.
Dia mengakui, hasil penyelidikan Direktorat PI menunjukkan terdapat perusakan buku merah yang merupakan bukti kasus suap pengusaha daging impor Basuki Hariman kepada mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar.
"Hasil penyelidikan internal memang orangnya (Roland dan Harun) melakukan kesalahan, terus akhirnya dipulangkan dan diberitahukan ke sana (Mabes Polri),“ ujar dia.
Berdasar ingatan Agus, kedua penyidik yang merusak barang bukti itu hanya datang sekali memenuhi panggilan Direktorat PI KPK untuk diperiksa terkait perusakan buku merah.
"Rasanya hadir dan hasil pemeriksaannya ada. PI (merekomendasikan ke pimpinan) pelanggaran berat,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, hasil pemeriksaan dan bukti-buktinya juga dilampirkan dalam surat pengembalian Roland dan Harun ke institusi asal mereka, yakni Mabes Polri.
"Iya (bukti-bukti dilampirkan dalam surat pengembalian dua penyidik), dan pihak kepolisian tahu,” terang dia.
Sebelumnya, liputan tim IndonesiaLeaks menyebut buku merah itu dikoyak dan dibubuhkan tipp-ex oleh dua penyidik KPK berlatar Polisi, yaitu Ronald Rolandy dan Harun.
Buku itu dirusak saat disimpan di ruang Labuksi, lantai 9 gedung Merah Putih KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat petang, 7 April 2017.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!