Suara.com - Komandan Densus 99 Banser PP GP Ansor Nurruzaman menegaskan bahwa GP Ansor menolak keras keberadaan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia. Menurutnya, apabila pergerakan HTI kerap diabaikan, HTI bisa menjadi PKI di masa kini.
Nurruzaman menjelaskan bahwa HTI merupakan organisasi yang bergerak di bidang politik bukan menyebarkan dakwah keagamaan. Oleh karenanya banyak yang menilai HTI ingin mengubah dasar negara yakni pancasila menjadi syariat Islam.
"HTI itu organisasi politik bukan organisasi dakwah. Kenapa dilarang di negara Islam? Itu pertanyaan. Kalau HTI tidak dilarang di Indonesia, semua negara tidak menolaknya," kata Nurruzaman dalam diskusi bertajuk 'Membedah Agenda Politik PKI dan Khilafah' di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).
Nurruzaman pun mengungkapkan setidaknya ada tiga tahap yang dijalankan HTI. HTI merekrut setidaknya 1500 orang untuk mengikuti gerakan tersebut, dirinya memastikan ribuan pengikut itu tidak akan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.
Setelah itu, mereka akan melakukan sosialisasi dengan mengibarkan bendera warna hitam dengan bertuliskan Tauhid.
Selanjutnya ialah merebut kekuasaan. Nurruzaman menjelaskan bahwa metode HTI supaya bisa merebut kekuasaan ialah dengan melobi pihak-pihak yang memiliki kekuatan.
Dengan melihat metode HTI di beberapa negara luar, Nurruzaman takut apabila HTI berhasil melakukan kudeta.
"Salah satu metode merebut kekuasan, HTI melakukan lobi kedua orang yang memiliki kekuatan. HTI di Jordania itu parpol, mereka melakukan kudeta. Kalau dibiarkan HTI akan melakukan kudeta, mereka akan sama seperti PKI," ujarnya.
Meskipun begitu, Nurruzaman sempat menantang HTI apabila memang memiliki cita-cita mengubah Indonesia menjadi negara khilafah, HTI harus berani mengubah konsep menjadi partai politik.
"Kalau HTI memiliki cita-cita merubah menjadi khilafah, masuk konstitusi jadi parpol. Perjuangkan konstitusi di negara ini, sistem demokrasi di pemerintahan di Indonesia jadi tauhid," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan
-
BGN Atur Ulang Jam Kerja Pengawasan MBG, Mobil Logistik Dilarang Masuk Halaman Sekolah
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal