Suara.com - Komandan Densus 99 Banser PP GP Ansor Nurruzaman menegaskan bahwa GP Ansor menolak keras keberadaan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia. Menurutnya, apabila pergerakan HTI kerap diabaikan, HTI bisa menjadi PKI di masa kini.
Nurruzaman menjelaskan bahwa HTI merupakan organisasi yang bergerak di bidang politik bukan menyebarkan dakwah keagamaan. Oleh karenanya banyak yang menilai HTI ingin mengubah dasar negara yakni pancasila menjadi syariat Islam.
"HTI itu organisasi politik bukan organisasi dakwah. Kenapa dilarang di negara Islam? Itu pertanyaan. Kalau HTI tidak dilarang di Indonesia, semua negara tidak menolaknya," kata Nurruzaman dalam diskusi bertajuk 'Membedah Agenda Politik PKI dan Khilafah' di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2018).
Nurruzaman pun mengungkapkan setidaknya ada tiga tahap yang dijalankan HTI. HTI merekrut setidaknya 1500 orang untuk mengikuti gerakan tersebut, dirinya memastikan ribuan pengikut itu tidak akan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.
Setelah itu, mereka akan melakukan sosialisasi dengan mengibarkan bendera warna hitam dengan bertuliskan Tauhid.
Selanjutnya ialah merebut kekuasaan. Nurruzaman menjelaskan bahwa metode HTI supaya bisa merebut kekuasaan ialah dengan melobi pihak-pihak yang memiliki kekuatan.
Dengan melihat metode HTI di beberapa negara luar, Nurruzaman takut apabila HTI berhasil melakukan kudeta.
"Salah satu metode merebut kekuasan, HTI melakukan lobi kedua orang yang memiliki kekuatan. HTI di Jordania itu parpol, mereka melakukan kudeta. Kalau dibiarkan HTI akan melakukan kudeta, mereka akan sama seperti PKI," ujarnya.
Meskipun begitu, Nurruzaman sempat menantang HTI apabila memang memiliki cita-cita mengubah Indonesia menjadi negara khilafah, HTI harus berani mengubah konsep menjadi partai politik.
"Kalau HTI memiliki cita-cita merubah menjadi khilafah, masuk konstitusi jadi parpol. Perjuangkan konstitusi di negara ini, sistem demokrasi di pemerintahan di Indonesia jadi tauhid," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Panduan Lengkap Manajemen Dapodik: Link Baru dan Solusi Kendala Login Server
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir