Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong kursi Wagub DKI segera diisi. Karena gubernur dan wakil gubernur merupakan satu kesatuan wakil pemerintah pusat di daerah dalam menjalankan program pemerintah pusat.
Tjahjo tidak menyebutkan berapa lama waktu yang diinginkannya, ia hanya meminta agar pengisian kekosongan Wagub DKI segera diproses. Kemendagri dikatakannya sudah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan DPRD DKI serta menyerahkan mekanismenya pada keduanya.
Mekanismenya adalah Gubernur DKI Jakarta mengajukan dua nama calon kepada DPRD DKI Jakarta. Selanjutnya DPRD memutuskan dan oleh gubernur diserahkan kepada Presiden lewat Mendagri untuk dikeluarkan keppres.
"Saya berharap karena kompleksitas DKI itu cukup besar, seyogyanya untuk dipertimbangkan oleh DPRD dan Pak Gubernur dipercepat," ujar Mendagri ditemui di sela acara Pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental 2018 di Manado, Sulut, Jumat (26/10/2018).
"Tergantung gubernur, kalau memerlukan cepat, ya dipercepat mekanismenya. Harapan kami, sebagai Mendagri, ya seyogyanya dipertimbangkan dipercepat," lanjutnya Tjahjo.
Ia memahami terdapat proses politik juga dalam partai pangusung dalam memutuskan sosok untuk menggantikan Sandiaga Uno.
Ada pun Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik, mengatakan akan segera melakukan pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai mitra koalisi untuk membahas posisi wakil gubernur DKI Jakarta.
Rapat itu akan mengoordinasikan terkait nama yang disepakati untuk diusulkan ke DPRD. Sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyerahkan keputusan usulan nama calon wagub kepada Taufik. (Antara)
Baca Juga: Bertemu Anies, Dubes Inggris Tawarkan Pinjaman 5 Miliar Dolar AS
Berita Terkait
-
Upah Buruh UMP 2019 DKI Jakarta Diumumkan 1 November
-
Soal Kursi Wagub DKI, PKS Ingatkan Taufik Soal Komitmen Prabowo
-
Anies Jamin Kesejahteraan Buruh Lewat Program DP 0 Rupiah dan KJP
-
Sandiaga Disamakan dengan Bung Hatta, PDIP : Menghina Tokoh Besar
-
Disemprot Cucu Bung Hatta, Jubir Sandiaga Berikan Klarifikasi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu