Suara.com - Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin mengungkap ada alasan politis di balik penunjukkan Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara pasangan capres tersebut. Yusril adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB.
Selain ada alasan politis, penunjukkan Yusril sebagai tim penasihat hukum pasangan nomor urut 01 tersebut juga didasarkan pada kemampuannya sebagai pengacara.
"Jadi di sini dia sebagai pengacara, tentu bukan sebagai Ketua Umum PBB yang diangkat menjadi pengacara, tapi yang dianggap pengacara. Tentu ada aspek politisnya juga, tapi saya kira wajar saja," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (6/11/2018).
"Ya otomatis, kalau tidak ahli bagaimana (dia) bisa jadi pengacara. Dan memang profesi daripada Yuril itu pengacara," katanya.
Terkait kemungkinan PBB merapat ke kubu Jokowi - Maruf, JK mengatakan hal itu bukan kapasitasnya untuk menjawab.
"Ya itu tanya sama Pak Yusril," katanya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang juga capres nomor urut 01 mengucap syukur atas bergabungnya mantan menteri sekretaris negara itu ke dalam tim pemenangannya untuk Pilpres 2019.
"Bagus, Alhamdulillah," kata Joko Widodo (Jokowi) di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta.
Sebelumnya, Yusril menyatakan kesediaannya menjadi pengacara bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf setelah bertemu dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir. Jokowi menyambut baik kesediaan Yusril yang disebutnya memiliki pengalaman dan profesionalitas yang tak bisa diragukan lagi. Ia mengatakan, keinginan untuk menggandeng Yusril datang dari dirinya dan juga Erick Tohir.
Baca Juga: Erick Thohir Sempat Menyampaikan Salam Jokowi untuk Yusril
"Kita yang minta, Pak Erick yang minta. Kita tahu profesionalitasnya Pak Yusril Ihza," ujar Jokowi. (Antara)
Berita Terkait
-
Erick Thohir Sempat Menyampaikan Salam Jokowi untuk Yusril
-
Posisi Strategis Yusril di Tim Jokowi - Ma'ruf Belum Dibahas
-
Habib Novel: PBB akan Membuat Munaslub untuk Melengserkan Yusril
-
Ma'ruf Amin: Yusril Mahendra Mungkin Sudah Tak Sejalan dengan HTI
-
Habib Novel: Yusril Ihza Mahendra Bohongi Kader dan Ijtimak Ulama
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu