Suara.com - Bos Blackgold, Johannes B. Kotjo mengaku memberikan uang kepada Bupati Temanggung Al Khazid sebesar Rp2 miliar yang digunakan untuk pendanaan tim pemenangan Al Khazid saat maju di Pilkada Serentak 2018 lalu. Menurutnya, uang tersebut diberikan atas permintaan istri Al Khazid, eks Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.
Uang itu, kata dia, diberikan kepada Eni melalui sekretaris pribadinya.
"Itu ibu Eni, kirim WA ke saya, butuh Rp2 miliar untuk mesin partai. Lalu saya kasih cash Rp2 miliar lewat sekretaris saya. Uangnya diambil lewat orangnya Eni, ke kantor saya," kata Kotjo saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (15/11/2018).
Kotjo menyebut, Eni kembali meminta sejumlah uang sebesar Rp10 miliar. Kepada Kotjo, uang itu akan dibutuhkan untuk kepentingan suaminya dalam pilkada. Namun, Kotjo tak memberikan uang tersebut kepada Eni, dengan alasan harus memberikan sejumlah Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya menjelang lebaran.
Karena tak diberikan, Eni mengurangi jumlah permintaan tersebut kepada Kotjo menjadi sebesar Rp250 juta.
"Saya bilang Bu Eni, pengusaha di Indonesia sebelum Lebaran harus bayar THR karyawan. Jadi maaf tidak bisa. Seingat saja, Pak Idrus Marham WA saya juga. Saya jelaskan yang sama, tidak bisa bantu. Akhirnya saya kasih Rp250 juta, jadi nggak Rp10 miliar," ungkap Kotjo.
Setelah berlalu Pilkada 2018, Eni mendatangi kantor Kotjo, untuk memberi tahu bahwa suaminya menang dalam pemilihan Bupati Temanggung 2018. Kotjo pun hanya mengucapkan selamat atas kemenangan tersebut.
Namun, Eni kembali meminta uang kepada Kotjo sebesar Rp500 juta untuk diberikan kepada orang yang telah membantu Al Khazid di pilkada. Buntut dari pemberian uang Rp500 juta itu, KPK akhirnya meringkus Kotjo di kantornya.
"Saya merasa bersalah, tidak boleh memberikan uang ke penyelenggara negara," ucap Kotjo
Untuk diketahui, Kotjo didakwa memberikan uang imbalan kepada tersangka Eni Maulani dan Idrus Marham terkait proyek PLTU Riau sebesar Rp 4.7 miliar. Adapun nilai proyek PLTU Riau-1 mencapai USD 900 juta.
Baca Juga: Semakin Percaya Diri, Royal Enfield Siap Tambah Diler
Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Tag
Berita Terkait
-
Suap PLTU Riau-1, Bupati Temanggung Bakal Susul Istri Jadi TSK?
-
Suap Proyek Riau-1, Idrus Marham Akui Kenal Samir Tan
-
Dirut PT. Samantaka Ungkap Pertemuan Dengan Eni di Persidangan
-
KPK Tetapkan Eni Maulana Saragih sebagai Tersangka Kasus Suap
-
Buron 5 Tahun, Terpidana Kasus Korupsi Ini Ditangkap di Kamboja
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!