Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berkomentar tentang pernyataan Amien Rais akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir apabila membebaskan warga Muhammadiyah memilih dalam Pemilu Presiden 2019 mendatang.
"DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien Rais bertentangan dengan semangat khittah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar," kata Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (20/11) malam.
Khittah yang dimaksud adalah organisasi Islam tersebut tidak terikat dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.
Sikap tersebut, lanjut dia, kemudian ditetapkan lagi pada Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar. Dalam forum itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.
Pada khittah Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, di antaranya Muhammadiyah menjalankan peran sebagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap.
"Di dalam khittah Muhammadiyah, tidak ada anjuran harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres. Sebab, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah," ujar Najih.
Dia pun mempertanyakan, apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses jika dukung mendukung dilakukan.
"Sekali lagi, Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa. Oleh Karena itu, DPP IMM mendukung sikap Ayahanda Ketua Umum yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres," kata Najih.
Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, dirinya meyakini Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah.
Sebelumnya, Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais menegaskan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika organisasinya tidak bersikap pada Pemilihan Presiden 2019.
"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," ujar Amien Rais, di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa.
Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader kepada siapa suaranya akan diberikan, sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujud pemimpin yang sesuai harapan.
PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini pada periode 2019-2024.
"Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan, maka akan saya jewer. Pemilihan presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah," kata Ketua MPR RI periode 1999-2004 itu.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu juga meminta Muhammadiyah menentukan sikap secara organisasi, selanjutnya disampaikan kepada umat sehingga pada 17 April 2019 sudah tidak terjadi perdebatan memilih.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik