Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berkomentar tentang pernyataan Amien Rais akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir apabila membebaskan warga Muhammadiyah memilih dalam Pemilu Presiden 2019 mendatang.
"DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Amien Rais bertentangan dengan semangat khittah yang sudah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar," kata Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (20/11) malam.
Khittah yang dimaksud adalah organisasi Islam tersebut tidak terikat dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik.
Sikap tersebut, lanjut dia, kemudian ditetapkan lagi pada Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar. Dalam forum itu ditegaskan bahwa Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.
Pada khittah Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, di antaranya Muhammadiyah menjalankan peran sebagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap.
"Di dalam khittah Muhammadiyah, tidak ada anjuran harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres. Sebab, jika sampai fatwa dikeluarkan, dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah," ujar Najih.
Dia pun mempertanyakan, apa bedanya Muhammadiyah dengan tim sukses jika dukung mendukung dilakukan.
"Sekali lagi, Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa. Oleh Karena itu, DPP IMM mendukung sikap Ayahanda Ketua Umum yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres," kata Najih.
Siapa pun yang akan terpilih menjadi presiden, dirinya meyakini Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah.
Sebelumnya, Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Amien Rais menegaskan akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir jika organisasinya tidak bersikap pada Pemilihan Presiden 2019.
"Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer," ujar Amien Rais, di sela Tablig Akbar dan Resepsi Milad ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya, Selasa.
Menurut dia, bukan merupakan fatwa jika pimpinan menyerahkan sendiri-sendiri ke kader kepada siapa suaranya akan diberikan, sehingga dibutuhkan ketegasan demi terwujud pemimpin yang sesuai harapan.
PP Muhammadiyah, kata dia, tidak boleh diam saja atau tidak jelas sikapnya untuk menentukan pemimpin bangsa ini pada periode 2019-2024.
"Sekali lagi, kalau sampai itu dilakukan, maka akan saya jewer. Pemilihan presiden ini menentukan satu kursi dan jangan sampai bilang terserah," kata Ketua MPR RI periode 1999-2004 itu.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional itu juga meminta Muhammadiyah menentukan sikap secara organisasi, selanjutnya disampaikan kepada umat sehingga pada 17 April 2019 sudah tidak terjadi perdebatan memilih.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?