Suara.com - PKS berjanji memperjuangkan rancangan undang-undang penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup kalau menang dalam Pemilu 2019.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, janji tersebut merupakan respons terhadap pemerintah yang dianggapnya kerap menganaktirikan pengguna sepeda motor.
“Mayoritas masyarakat sekarang menggunakan sepeda motor. Negara wajib hadir menyayangi mereka. Pemotor bukan warga negara kelas dua justru mereka perlu kebijakan yang memihak (masyarakat) dengan jelas,” kata Mardani kepada Suara.com, Selasa (27/11/2018).
Oleh sebabnya Mardani menilai, kerangka keberpihakan pemerintah kepada pengguna sepeda motor harus diubah agar tidak memberatkan hidup masyarakat, salah satunya dengan penghapusan pajak sepeda motor.
Menurutnya, pemungutan pajak melalui kepemilikan kendaraan bermotor bukanlah kebijakan pemerintah yang cerdas.
“Pajak kendaraan adalah cara tidak cerdas negara dan pemda menarik dana masyarakat. Gunakan cara cerdas, mudahkan urusan publik maka masyarakat akan berputar ekonominya. Justru pemerintah yang untung,” ujarnya.
Selain penghapusan pajak sepeda motor, PKS pun berjanji akan mendukung penerapan SIM seumur hidup. Menurut Mardani, penerapan SIM seumur hidup itu harus disertai pemasangan poin untuk mengatur kedisiplinan pengguna kendaraan.
“Tiap tiga tahun ada jatah poin yang jika ada pelanggaran, maka bisa membuat SIM dicabut. Tapi jika tidak ada pelanggaran, maka lanjut terus,” jelasnya.
Baca Juga: KPK Lelang Aset Djoko Susilo Senilai Rp 179,6 Miliar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara