Suara.com - Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan membentuk kementerian khusus menangani bencana jika terpilih di Pilpres 2019.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo atau Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai kubu Prabowo tak membaca undang-undang tentang Penanggulangan Bencana.
"Pak Dahnil dan Tim Prabowo-Sandi tidak membaca UU ya! Kita sudah memiliki UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," ujar Ace kepada wartawan, Selasa (1/1/2019).
Ace menjelaskan, di dalam UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah sudah serius melakukan penanggulangan bencana dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Adapun BNPB memilliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
"Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan tentang adanya suatu badan khusus yang menangani bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada langsung di bawah presiden. BNPB mengkoordinasikan penanganan bencana dengan Basarnas, Kementerian Sosial, TNI, POLRI, BMKG, Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD, dan para Relawan kebencanaan," ujarnya menjelaskan.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar menyatakan, selama ini, BNPB telah mampu bekerja dengan sigap, cepat, tanggap dan responsif terhadap penanganan bencana seperti yang terjadi di NTB, Palu dan terakhir tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung.
"Komitmen itu juga ditunjukkan dengan Anggaran BNPB yang memiliki anggaran khusus sebesar Rp 619 miliar tahun 2019 dan dana siap pakai (on call) sebesar Rp 6,5 triliun yang dipergunakan jika terjadi bencana," tutur Ace.
Kata Ace, pihaknya bertindak cepat dalam merespon bencana yang terjadi di Indonesia. Ia menegaskan Presiden Jokowi selalu hadir menemui para korban bencana, berbeda dengan kubu Prabowo-Sandiaga yang terkesan mempolitisasi bencana.
Baca Juga: Sambut Tahun 2019, Sandiaga Ajak Masyarakat Hidup Optimis
"Kami memiliki kecepatan dalam merespon bencana. Lihat Pak Jokowi selalu hadir bersama para korban bencana di saat masyarakat terdampak membutuhkan bantuan. Sementara, kubu sebelah terkesan politisasi bencana. Kami sudah berbuat yang terbaik untuk penanganan bencana, sementara kubu sebelah baru rencana," ujanya lagi.
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo akan membentuk kementerian khusus menangani bencana jika terpilih di Pilpres 2019.
"Lebih teknis, Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya, beberapa negara yang terkait dengan ini, Rusia, beberapa negara lain juga ada," ujar Dahnil dalam acara bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun' di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (31/12/2018).
Berita Terkait
-
Sambut Tahun 2019, Sandiaga Ajak Masyarakat Hidup Optimis
-
Sandiaga Optimis, Elektabilitas Prabowo Meroket Usai Debat Capres
-
Kritisi DPT Pilpres, Dahnil: Ini Namanya Prabowo-Sandi vs Kecurangan
-
Presiden Jokowi Sambut Awal 2019 dengan Semangat Optimisme
-
Awali 2019, Presiden Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Korban Tsunami di Kalianda
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
-
Sosok Meriyati Roeslani, Istri Jenderal Hoegeng yang Meninggal pada Usia 100 Tahun
-
Istri Jenderal Hoegeng Meninggal di Usia 100 Tahun, Dimakamkan Besok
Terkini
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Kabar Krisis Iklim Bikin Lelah, Bagaimana Cara Mengubahnya Jadi Gerakan Digital?
-
Anggota DPR Tanya ke BNN: Whip Pink Mulai Menggejala, Masuk Narkotika atau Cuma Seperti Aibon?
-
Lisa BLACKPINK Syuting di Kota Tua, Rano Karno: Bagian dari Proyek Raksasa Jakarta
-
Saat Daerah Tak Sanggup Bayar Gaji ASN, Siswa SD di NTT Menyerah pada Hidup Demi Buku Tulis
-
Inilah 7 Fakta Mengejutkan dari Skandal Epstein: Pulau Pedofil hingga Daftar Nama Elite Global