Suara.com - Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan membentuk kementerian khusus menangani bencana jika terpilih di Pilpres 2019.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo atau Jokowi-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai kubu Prabowo tak membaca undang-undang tentang Penanggulangan Bencana.
"Pak Dahnil dan Tim Prabowo-Sandi tidak membaca UU ya! Kita sudah memiliki UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," ujar Ace kepada wartawan, Selasa (1/1/2019).
Ace menjelaskan, di dalam UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah sudah serius melakukan penanggulangan bencana dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Adapun BNPB memilliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
"Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan tentang adanya suatu badan khusus yang menangani bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada langsung di bawah presiden. BNPB mengkoordinasikan penanganan bencana dengan Basarnas, Kementerian Sosial, TNI, POLRI, BMKG, Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD, dan para Relawan kebencanaan," ujarnya menjelaskan.
Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar menyatakan, selama ini, BNPB telah mampu bekerja dengan sigap, cepat, tanggap dan responsif terhadap penanganan bencana seperti yang terjadi di NTB, Palu dan terakhir tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung.
"Komitmen itu juga ditunjukkan dengan Anggaran BNPB yang memiliki anggaran khusus sebesar Rp 619 miliar tahun 2019 dan dana siap pakai (on call) sebesar Rp 6,5 triliun yang dipergunakan jika terjadi bencana," tutur Ace.
Kata Ace, pihaknya bertindak cepat dalam merespon bencana yang terjadi di Indonesia. Ia menegaskan Presiden Jokowi selalu hadir menemui para korban bencana, berbeda dengan kubu Prabowo-Sandiaga yang terkesan mempolitisasi bencana.
Baca Juga: Sambut Tahun 2019, Sandiaga Ajak Masyarakat Hidup Optimis
"Kami memiliki kecepatan dalam merespon bencana. Lihat Pak Jokowi selalu hadir bersama para korban bencana di saat masyarakat terdampak membutuhkan bantuan. Sementara, kubu sebelah terkesan politisasi bencana. Kami sudah berbuat yang terbaik untuk penanganan bencana, sementara kubu sebelah baru rencana," ujanya lagi.
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo akan membentuk kementerian khusus menangani bencana jika terpilih di Pilpres 2019.
"Lebih teknis, Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya, beberapa negara yang terkait dengan ini, Rusia, beberapa negara lain juga ada," ujar Dahnil dalam acara bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun' di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (31/12/2018).
Berita Terkait
-
Sambut Tahun 2019, Sandiaga Ajak Masyarakat Hidup Optimis
-
Sandiaga Optimis, Elektabilitas Prabowo Meroket Usai Debat Capres
-
Kritisi DPT Pilpres, Dahnil: Ini Namanya Prabowo-Sandi vs Kecurangan
-
Presiden Jokowi Sambut Awal 2019 dengan Semangat Optimisme
-
Awali 2019, Presiden Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Korban Tsunami di Kalianda
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- 7 Fakta Pembunuhan Sadis Dina Oktaviani: Pelaku Rekan Kerja, Terancam Hukuman Mati
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Bantah Eksekusi Silfester Kedaluwarsa, Kejagung Minta Kuasa Hukum Bantu Hadirkan Kliennya: Tolonglah
-
Kasus Korupsi Kredit Sritex, Kejagung Kembali Sita Aset Eks Dirut Iwan Lukminto
-
Berkas Perkara Delpedro Cs Dilimpahkan ke Kejaksaan, Pengacara Lawan Balik Lewat Praperadilan
-
Menteri PPPA: Di Kampus Perlu Dibangun Budaya Saling Menghormati dan Ruang Aman
-
Geger Anak Eks Walkot Cirebon Maling Sepatu di Masjid, Kasusnya Disetop Polisi, Ini Alasannya!
-
Minta MK Hapus Uang Pensiun DPR, Lita Gading Dibalas Hakim: Mereka kan Kerja
-
DPR Soroti Kasus Narkoba Ammar Zoni di Rutan: Indikasi Peredaran Gelap Narkoba Masih Marak
-
Suka Metal dan 'Kerja Kerja Kerja', 4 Kemiripan Calon PM Jepang Sanae Takaichi dengan Jokowi
-
KPK Dalami Peran Eks Dirut Perhutani soal Izin dan Pengawasan di Kasus Korupsi Inhutani V
-
Demi Sang Pendiri, Driver Gojek Beri Dukungan ke Nadiem di Sidang Praperadilan Korupsi Laptop