Suara.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli mengomentari ucapan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai suatu bencana.
Guntur menilai kalau empat tahun yang sama dihabiskan Fahri hanya untuk berseteru dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut dia, pernyataan Fahri tersebut merupakan suatu kebohongan. Serupa halnya saat Fahri yang pernah membela aktivis Ratna Sarumpaet kala menyebarkan hoaks soal muka babak belurnya.
"Seperti halnya dia ikut berbohong saat membela hoaks Ratna Sarumpaet, ingat kata pepatah 'sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya'. Fahri Hamzah sudah terbongkar pernah berbohong, jadi tidak perlu lagi dipercaya apa yang keluar dari mulut dia," kata Guntur kepada Suara.com, Jumat (11/1/2018).
Menurutnya kinerja pemerintahan Jokowi selama empat tahun sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah terlihat jelas hasil nyatanya. Justru yang harus dipertanyakan itu kinerja Fahri selama empat tahun menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.
Guntur melihat kalau selama masa baktinya itu perseteruan Fahri Hamzah dengan PKS lebih mencuat ketimbang kinerjanya sebagai wakil rakyat. Padahal kata Guntur, Fahri dibiayai rakyat untuk bekerja sebagai wakil rakyat.
Perseteruan Fahri dengan PKS berlangsung sejak 2016 silam. Kala itu, Fahri dipecat sebagai kader PKS di bawah kepemimpinan Presiden PKS Sohibul Iman. Pemecatan Fahri disahkan usai Majelis Tahkim PKS memutuskannya pada 11 Maret 2016. Sohibul menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Tahkim itu pada 1 April 2016.
Fahri yang tidak terima lantas menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil lebih dari Rp 500 miliar.
"Yang patut ditanyakan selama 4 tahun ini Fahri Hamzah itu kerjanya cuma ribut dengan PKS, bukan sebagai anggota DPR, ribut, saling gugat dan minta duit ke PKS," ujarnya.
Baca Juga: Keluar Penjara, Pemred Obor Rakyat Cari Reporter Baru, Ada yang Berminat?
"Ini fakta 4 tahun Fahri Hamzah di DPR, dia ribut dengan PKS, tapi rakyat yang disuruh biayai hidup dia dengan bayar gaji dia di DPR" pungkasnya.
Untuk diketahui, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, Presiden Jokowi tidak fokus pada pemenuhan janji-janji saat kampanye Pilpres 2014. Fahri mengungkapkan cerita ketika dirinya bertemu pejabat negara pada era presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia menuturkan, sempat bertanya kepada sang pejabat mengenai perbandingan kepemimpinan SBY dengan Jokowi. Pejabat itu lantas menjawab, Jokowi menjalankan roda pemerintahan secara terburu-buru dan hal itu diamini Fahri.
"Roh pemerintahan ini sejak awal ingin terpilih kembali, maka komitmennya itu enggak penting, tapi yang penting bagaimana mendesain diri untuk terpilih kembali. Saya kira ini bencana yang kita hadapi empat tahun belakangan," ujar Fahri.
Berita Terkait
-
Ketua GP Ansor: Kelompok Radikal Mulai Terkonsolidasi karena Pilpres
-
Markas Prabowo-Sandi Dekat Rumah Jokowi, Moeldoko: Ganggu Pemandangan Saja
-
Tabloid Obor Rakyat Terbit Lagi, Pemred: Kritik Jokowi Juga Boleh
-
Disebut Sekelas Badut Hiburan, Sekjen PSI: Terima Kasih Bang Ferdinand
-
Obor Rakyat Akan Terbit Sebelum Pilpres 2019, Ini Alasannya
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!