Suara.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli mengomentari ucapan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai suatu bencana.
Guntur menilai kalau empat tahun yang sama dihabiskan Fahri hanya untuk berseteru dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut dia, pernyataan Fahri tersebut merupakan suatu kebohongan. Serupa halnya saat Fahri yang pernah membela aktivis Ratna Sarumpaet kala menyebarkan hoaks soal muka babak belurnya.
"Seperti halnya dia ikut berbohong saat membela hoaks Ratna Sarumpaet, ingat kata pepatah 'sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya'. Fahri Hamzah sudah terbongkar pernah berbohong, jadi tidak perlu lagi dipercaya apa yang keluar dari mulut dia," kata Guntur kepada Suara.com, Jumat (11/1/2018).
Menurutnya kinerja pemerintahan Jokowi selama empat tahun sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah terlihat jelas hasil nyatanya. Justru yang harus dipertanyakan itu kinerja Fahri selama empat tahun menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.
Guntur melihat kalau selama masa baktinya itu perseteruan Fahri Hamzah dengan PKS lebih mencuat ketimbang kinerjanya sebagai wakil rakyat. Padahal kata Guntur, Fahri dibiayai rakyat untuk bekerja sebagai wakil rakyat.
Perseteruan Fahri dengan PKS berlangsung sejak 2016 silam. Kala itu, Fahri dipecat sebagai kader PKS di bawah kepemimpinan Presiden PKS Sohibul Iman. Pemecatan Fahri disahkan usai Majelis Tahkim PKS memutuskannya pada 11 Maret 2016. Sohibul menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Tahkim itu pada 1 April 2016.
Fahri yang tidak terima lantas menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil lebih dari Rp 500 miliar.
"Yang patut ditanyakan selama 4 tahun ini Fahri Hamzah itu kerjanya cuma ribut dengan PKS, bukan sebagai anggota DPR, ribut, saling gugat dan minta duit ke PKS," ujarnya.
Baca Juga: Keluar Penjara, Pemred Obor Rakyat Cari Reporter Baru, Ada yang Berminat?
"Ini fakta 4 tahun Fahri Hamzah di DPR, dia ribut dengan PKS, tapi rakyat yang disuruh biayai hidup dia dengan bayar gaji dia di DPR" pungkasnya.
Untuk diketahui, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, Presiden Jokowi tidak fokus pada pemenuhan janji-janji saat kampanye Pilpres 2014. Fahri mengungkapkan cerita ketika dirinya bertemu pejabat negara pada era presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia menuturkan, sempat bertanya kepada sang pejabat mengenai perbandingan kepemimpinan SBY dengan Jokowi. Pejabat itu lantas menjawab, Jokowi menjalankan roda pemerintahan secara terburu-buru dan hal itu diamini Fahri.
"Roh pemerintahan ini sejak awal ingin terpilih kembali, maka komitmennya itu enggak penting, tapi yang penting bagaimana mendesain diri untuk terpilih kembali. Saya kira ini bencana yang kita hadapi empat tahun belakangan," ujar Fahri.
Berita Terkait
-
Ketua GP Ansor: Kelompok Radikal Mulai Terkonsolidasi karena Pilpres
-
Markas Prabowo-Sandi Dekat Rumah Jokowi, Moeldoko: Ganggu Pemandangan Saja
-
Tabloid Obor Rakyat Terbit Lagi, Pemred: Kritik Jokowi Juga Boleh
-
Disebut Sekelas Badut Hiburan, Sekjen PSI: Terima Kasih Bang Ferdinand
-
Obor Rakyat Akan Terbit Sebelum Pilpres 2019, Ini Alasannya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu