Suara.com - Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menyebut ada kelompok - kelompok radikal yang tersebar di Indonesia mulai terkonsolidasi menjelang Pemilihan Presiden 2019. Hal ini dikatakan Yaqut usai menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
"Terkait dengan kelompok radikal, jadi kelompok radikal yang terkonsolidasi karena kontestasi Pilpres," ujar Yaqut.
Meski demikian Yaqut tidak menyebut nama kelompok yang dimaksud. Menurutya, kelompok-kelompok radikal tersebut ditemukan di banyak wilayah di Indonesia, diantaranya Jawa Barat dan di Riau.
"Ya banyak kita temukan, banyak wilayah kalau mau disebut di luar jawa banyak, di Jawa Barat ada. Jadi banyak yang kita temukan. Di Riau misalnya, terkonsolidir mereka, di Jabar apalagi," kata dia.
Yaqut menyebut munculnya kelompok-kelompok radikal bukan bertujuan untuk merusak Pemilu, melainkan memasukkan agenda untuk mendirikan negara Islam atau NKRI Bersyariah dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Ya mereka bukan merusak pemilu tapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan pemilu untuk memasukan agenda agenda mereka. Ya mendirikan negara Islam lah. Khilafah Islamiyah atau minimal mereka dirikan NKRI syariat," ucap dia.
Ketika ditanya apakah kelompok-kelompok radikal tersebut mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Yaqut enggan menyebut secara jelas. Pasalnya kata Yaqut, banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kelompok radikal tersebut mendukung salah satu kontestan Pilpres 2019.
"Saya tidak mau sebut itu, tapi faktanya ada. Saya kira rekan-rekan wartawan tahu," kata dia.
Lebih lanjut, Yaqut menegaskan pihaknya akan melawan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat dukungan dari kelompok radikal tersebut.
Baca Juga: KPU Tolak Perubahan Visi Misi Prabowo - Sandiaga
"Kami akan kunci siapa yang mereka dukung, kami akan lawan siapa yang mereka dukung," kata Yaqut.
Yaqut menambahkan, dugaan adanya kelompok radikal tersebut sudah disampaikan kepada Jokowi langsung. Kepala Negara, kata Yaqut, menyambut baik masukan yang diberikan GP Ansor.
"Presiden saya kira senang dengan masukan yang kita berikan, info -info karena banyak yang sebelumnya belum terinput dengan baik pada presiden. Misalnya di ASN (Aparat Sipil Negara) itu sudah banyak kelompok kelompok pengusung khilafah itu yang pengen negara lain selain Indonesia masuk di sana," kata dia.
"Di pejabat teras BUMN juga sudah banyak. Nah kita sampaikan ke presiden dan kita minta ketegasan presiden untuk menindak orang orang ini," Yaqut menambahkan.
Berita Terkait
-
Markas Prabowo-Sandi Dekat Rumah Jokowi, Moeldoko: Ganggu Pemandangan Saja
-
Tabloid Obor Rakyat Terbit Lagi, Pemred: Kritik Jokowi Juga Boleh
-
Obor Rakyat Akan Terbit Sebelum Pilpres 2019, Ini Alasannya
-
TKN: Visi Misi Prabowo - Sandiaga Dirombak Total dan Jiplak Milik Jokowi
-
Tolak Politik Hoaks di Pilpres, Warga Solo: Timses Setiap Hari Sebar Fitnah
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik