Suara.com - Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menyebut ada kelompok - kelompok radikal yang tersebar di Indonesia mulai terkonsolidasi menjelang Pemilihan Presiden 2019. Hal ini dikatakan Yaqut usai menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/1/2019).
"Terkait dengan kelompok radikal, jadi kelompok radikal yang terkonsolidasi karena kontestasi Pilpres," ujar Yaqut.
Meski demikian Yaqut tidak menyebut nama kelompok yang dimaksud. Menurutya, kelompok-kelompok radikal tersebut ditemukan di banyak wilayah di Indonesia, diantaranya Jawa Barat dan di Riau.
"Ya banyak kita temukan, banyak wilayah kalau mau disebut di luar jawa banyak, di Jawa Barat ada. Jadi banyak yang kita temukan. Di Riau misalnya, terkonsolidir mereka, di Jabar apalagi," kata dia.
Yaqut menyebut munculnya kelompok-kelompok radikal bukan bertujuan untuk merusak Pemilu, melainkan memasukkan agenda untuk mendirikan negara Islam atau NKRI Bersyariah dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Ya mereka bukan merusak pemilu tapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan pemilu untuk memasukan agenda agenda mereka. Ya mendirikan negara Islam lah. Khilafah Islamiyah atau minimal mereka dirikan NKRI syariat," ucap dia.
Ketika ditanya apakah kelompok-kelompok radikal tersebut mendukung pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Yaqut enggan menyebut secara jelas. Pasalnya kata Yaqut, banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kelompok radikal tersebut mendukung salah satu kontestan Pilpres 2019.
"Saya tidak mau sebut itu, tapi faktanya ada. Saya kira rekan-rekan wartawan tahu," kata dia.
Lebih lanjut, Yaqut menegaskan pihaknya akan melawan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat dukungan dari kelompok radikal tersebut.
Baca Juga: KPU Tolak Perubahan Visi Misi Prabowo - Sandiaga
"Kami akan kunci siapa yang mereka dukung, kami akan lawan siapa yang mereka dukung," kata Yaqut.
Yaqut menambahkan, dugaan adanya kelompok radikal tersebut sudah disampaikan kepada Jokowi langsung. Kepala Negara, kata Yaqut, menyambut baik masukan yang diberikan GP Ansor.
"Presiden saya kira senang dengan masukan yang kita berikan, info -info karena banyak yang sebelumnya belum terinput dengan baik pada presiden. Misalnya di ASN (Aparat Sipil Negara) itu sudah banyak kelompok kelompok pengusung khilafah itu yang pengen negara lain selain Indonesia masuk di sana," kata dia.
"Di pejabat teras BUMN juga sudah banyak. Nah kita sampaikan ke presiden dan kita minta ketegasan presiden untuk menindak orang orang ini," Yaqut menambahkan.
Berita Terkait
-
Markas Prabowo-Sandi Dekat Rumah Jokowi, Moeldoko: Ganggu Pemandangan Saja
-
Tabloid Obor Rakyat Terbit Lagi, Pemred: Kritik Jokowi Juga Boleh
-
Obor Rakyat Akan Terbit Sebelum Pilpres 2019, Ini Alasannya
-
TKN: Visi Misi Prabowo - Sandiaga Dirombak Total dan Jiplak Milik Jokowi
-
Tolak Politik Hoaks di Pilpres, Warga Solo: Timses Setiap Hari Sebar Fitnah
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan
-
Duka Sumut Kian Pekat, Korban Jiwa Bencana Alam Bertambah Jadi 369 Orang
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!