Suara.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengalihkan arus lalu lintas kendaraan di sekitar kawasan Pancoran, Jakata Selatan saat debat capres - cawapres di Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Kamis (17/1/2019) malam.
Pengalihan arus lalu lintas itu dilakukan agar keluar masuk kendaraan ke Hotel Bidakara tak terganggu.
"Pengalihan arus kendaraan diberlakukan jika situasi lalu lintas terjadi kemacetan parah agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusuf di Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Saat terjadi kepadatan arus kendaraan di sekitar lokasi debat, kemungkinan langkah pertama petugas akan mengalihkan kendaraan ke tol dalam kota dari arah Semanggi menuju Cawang.
Persiapan pengaturan arus lalu lintas lainnya yang utama di sekitar Jalan Jenderal Gatot Subroto menuju Bidakara arah Cawang adalah dengan memberlakukan satu arah. Kemudian penutupan di Jalan Soepomo dari arah Pancoran menuju Tebet yang masuk ke arah Bidakara.
Petugas juga akan mempertimbangkan penutupan Jalan Mandala Raya dari utara ke selatan yang dialihkan ke Jalan Dukuh Patra Raya.
"Penutupan dilakukan secara selektif karena ada pemukiman warga, dan perempatan Pancoran yang akan dipantau secara situasional," tambah Yusuf.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengerahkan 820 personel untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan saat pelaksanaan debat capres di Bidakara.
Baca Juga: Jokowi - Maruf Amin dan Prabowo - Sandiaga Duduk di Kursi Putih saat Debat
Selain itu, anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga menyiapkan pengawalan sesuai standar prosedur operasional bagi setiap pasangan calon presiden - wakil presiden mulai dari lokasi pemberangkatan menuju Bidakara kemudian kembali ke tempat awal kumpul.
Pasangan Calon Presiden - Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin dan pasangan Calon Presiden - Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno akan mengikuti debat pertama di Bidakara Jakarta Selatan pada Kamis pukul 20.00 WIB.
Debat pertama mengusung tema soal hukum, hak asasi manusia (HAM), tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terorisme. (Antara)
Berita Terkait
-
Jadi Ajang Debat Capres Pertama, Begini Kesibukan di Hotel Bidakara
-
Tiga Jam Pemantapan Debat Pilpres 2019, Jokowi: Mantap Betul!
-
Amankan Debat Pilpres Putaran Pertama, Polda Metro Kerahkan 2.000 Personel
-
SBY Beri Wejangan Khusus ke Prabowo - Sandiaga Jelang Debat Perdana
-
Kubu Prabowo Tunjuk SBY, TKN: Jokowi - Ma'ruf Tak Punya Mentor untuk Debat
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis