Suara.com - Tim Advokasi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (TAKKP) menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lantaran tidak memberikan sanksi tegas terhadap Lion Air. Pihaknya mendesak agar sertifikat operasional Lion Air dapat segera dicabut.
Kuasa Hukum TAKKP Edy Kurniya Djati mengatakan pencabutan sertifikat keandalan operasional pesawat udara Lion Air dinilai penting lantaran selama ini Lion Air sudah lalai dalam proses operasional pesawat udara. Selain itu, Lion Air juga telah melakukan perbuatan melawan hukum membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, bahkan hingga mengakibatkan kerugian harta dan nyawa warga negara.
"Kita meminta hakim pengadilan yang memeriksa perkara kita dapat segera memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat keandala operasional pesawat udara PT Lion Mentari Airlines," kata Edy saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).
Terakhir kali, Lion Air JT610 rute Jakarta - Pangkal Pinang mengalami kecelakaan di perairan Karawang, Jawa Barat. Akibatnya 189 orang penumpang fan awak pesawat pun meregang nyawa, beberapa jasad hingga kini masih belum ditemukan.
Edy juga menuntut pemerintah dan Lion Air melakukan upaya-upaya nyata pemulihan kerugian yang dialami oleh para korban kecelakaan Pesawat Lion Air JT160 dan/atau ahli warisnya, baik kerugian materiil maupun immateriil. Edy menjelaskan, dalam gugatannya ini tidak mewakili para korban kecelakaan Lion Air, gugatan murni menuntut agar pemerintah dapat bertindak tegas.
"Baik pemerintah maupun Lion Air harus melakukan upaya nyata dalam perbaikan standar keamanan dan keselamatan penerbangan," ungkap Edy.
Untuk informasi, gugatan TAKKP disampaikan langsung ke PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 36/PDT.GBTH.PLW/2019/PNJKT.PST pada Kamis (17/1/2019) siang.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Digugat karena Lion Air Delay, Penggugat: Pemerintah Lemah Syahwat
-
Jokowi Digugat ke Pengadilan karena Lion Air Sering Delay dan Kecelakaan
-
Saat Debat, Jokowi - Ma'ruf Pakai Baju Putih Seperti di Kertas Surat Suara
-
Sandiaga: Debat Nanti Malam Akan Terlihat Perbedaan Prabowo - Jokowi
-
Debat Capres Bahas HAM, Jokowi akan Jaga Kehormatan Prabowo
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi