Jokowi Tawarkan Badan Pusat Legislasi Nasional Atasi Kepastian Hukum

Suara.com - Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi menawarkan Badan Pusat Legislasi Nasional untuk mengatasi kepastian hukum dan hukum tumpang tindih di pusat dan daerah dalam debat capres - cawapres. Badan Pusat Legislasi Nasional ini di bawah langsung presiden.

Bahkan Badan Pusat Legislasi Nasional ini dikendalikan oleh presiden. Jokowi juga menawarkan penggabungan fungsi legislasi di semua kementerian.

"Kami akan menggabungkan fungsi legislasi. dan yang ada di semua kementerian, Badan Pusat Legislasi Nasional, di kontrol oleh presiden, satu pintu dan tidak tumpang tindih," kata Jokowi.

Pasangan Calon Presiden - Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin dan pasangan Calon Presiden - Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengikuti debat pertama di Bidakara Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Debat capres - cawapres itu dihadiri oleh petinggi partai politik. Dalam debat capres - cawapres itu, Prabowo - Sandiaga mengenakan pakaian jas biru dongker plus dasi merah dan celana biru dongker serta peci. Sementara Jokowi - Maruf Amin mengenakan pakaian serta putih. Khusus Maruf Amin mengenakan sarung.

Debat pertama mengusung tema soal hukum, hak asasi manusia (HAM), tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terorisme. Moderator debat adalah Ira Koesno dan Imam Priyono.