Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengakui mendapatkan tugas khusus dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk membuat rancangan pembangunan transportasi Jakarta untuk 10 tahun ke depan. Anies diberikan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan tugas itu.
Anies mengatakan, sejak rapat terbatas bersama JK beberapa waktu lalu, Anies terus melakukan pembahasan intensif mengenai masalah transportasi di Jakarta. Sebagai solusinya, Anies pun diminta membuat masterplan pembangunan transportasi Jakarta untuk 10 tahun ke depan.
"Saya dapat tugas untuk dalam waktu 1 bulan menuntaskan semua ini (masalah transportasi) untuk diajukan ke pemerintahan pusat berikut detil pergitungannya, detil rencananya," kata Anies saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).
Pemerintah pusat menginginkan seluruh moda transportasi dapat terintegrasi satu sama lain untuk menekan angka kerugian akibat kemacetan yang mencapai Rp 100 triliun per tahunnya. Waktu pengerjaan yang diberikan pun relatif singkat, yakni hanya 10 tahun saja untuk mengejar waktu pembangunan.
"Jadi jangan dibayangkan, kalau mau panjang bisa 30 sampai 40 tahun baru selesai," imbuh Anies.
Nantinya, pembiayaan rencana pembangunan transportasi di Jakarta akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibantu dengan menggunakan APBD DKI Jakarta. Konsep ini sama seperti konsep pembiayaan untuk pembangunan kereta cepat Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
Konsep transportasi integrasi di Jakarta menjadi proyek pertama di Indonesia. Dengan adanya pembangunan transportasi terintegrasi di Jakarta diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lainnya.
"Nanti akan didanai oleh pemerintah pusat sebagian dibebankan kepada APBD kita. Sehingga Jakarta dulu mulai, setelah Jakarta baru meluas ke tempat-tempat yang lain," imbuh Anies.
Baca Juga: Belum Terima Laporan, Polisi Belum Tangani Kasus Tabloid Indonesia Barokah
Berita Terkait
-
Solusi Macet Jakarta : Anies Baswedan Rancang Transportasi Integrasi
-
Pengguna Angkutan Umum di Jakarta Turun dari 49 Persen ke 19 Persen
-
Tinjau Banjir Sulsel, Wapres Minta Kemensos Salurkan Santunan Ahli Waris
-
Sebut Bukalapak dari Singapura, Kini Majalah The Economist Kritik Jokowi
-
Menteri PUPR Dampingi Wapres JK Tinjau Penanganan Banjir Sulsel
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO