Suara.com - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menginstruksikan Kementerian Sosial untuk segera menyalurkan santunan ahli waris korban banjir Sulawesi Selatan.
"(Kedatangan saya, red) pertama saya ingin melihat apa yang terjadi. Oleh karena itu program yang segera adalah membantu korban bencana," kata Wapres usai memimpin Rapat Koordinasi penanggulangan Bencana Alam Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Minggu (27/1/2019).
Wapres mengatakan upaya membantu korban meliputi pemberian bantuan bagi warga terdampak bencana dan santunan untuk ahli waris korban meninggal. Penyaluran bantuan dan pencairan santunan korban meninggal secepat-cepatnya diharapkan dapat mengurangi rasa duka mendalam warga terdampak bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor di Sulsel.
"Oleh karena itu Kemensos akan segera memberikan bantuan dan santunan ahli waris korban meninggal," tuturnya.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini mengatakan santunan ahli waris akan diserahkan secara bertahap mengingat proses pendataan masih terus berlangsung.
"Hingga 27 Januari tercatat 68 korban meninggal. Untuk tahap pertama disalurkan sebesar Rp 555 juta untuk ahli waris 37 korban meninggal," katanya.
Bantuan LDP
Sementara itu sejalan dengan bantuan dan santunan, Tim Relawan Kementerian Sosial memberikan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) kepada warga terdampak bencana.
"Ada 21 petugas LDP yang kami terjunkan berasal dari Tim LDP Pusat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota terdampak, serta pekerja sosial," tambah Mensos.
Baca Juga: Polri dan Kemensos Bentuk Satgas Amankan Bantuan Sosial
Ia juga memaparkan posko utama LDP berada di pos Masjid Maggali, Kabupaten Gowa. Sedangkan posko induk pengungsian adalah di Kantor BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar.
"LDP diselenggarakan terintegrasi dengan layanan dapur umum lapangan. Hal ini juga yang kami terapkan dalam penanganan bencana tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah," paparnya.
Dengan mengintegrasikan layanan menjadi satu tempat akan memudahkan penjangkauan dan penanganan yang holistik baik dari sisi perlindungan maupun pemulihan sosial warga terdampak bencana.
Bentuk kegiatan LDP meliputi psikoterapi, terapi dengan bermain, terapi spiritual melalui pengajian dan istighosah, hipnoterapi dan psikoedukasi.
"Upaya ini merupakan bagian dari pemulihan dan penguatan warga terdampak bencana," imbuhnya.
Wapres tiba di Pangkalan Udara TNI AU Hasanuddin Makassar bersama rombongan sekitar pukul 10.20 WITA menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Bae RJ-85.
Berita Terkait
-
Korupsi PLTU Rugikan Negara Rp1,35 Triliun, Adik JK Halim Kalla Diperiksa Polisi Hari Ini
-
Sengketa Tanah JK vs Lippo Group! Menteri ATR/BPN Ungkap Fakta Pemilik yang Sah
-
Bos Lippo Tampik Serobot Lahan JK, Tapi Akui Pemegang Saham GMTD
-
JK: Mafia Tanah Harus Dilawan, Jangan Masyarakat Jadi Korban!
-
Mafia Tanah Ancam Banyak Pihak, JK: Saya Sendiri Korbannya, Harus Dilawan Bersama!
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
Terkini
-
Lalu Lintas Jakarta Rabu Pagi: Sawah Besar Macet Akibat Kebakaran, Slipi Padat karena Kecelakaan
-
Usut Suap Bupati Ponorogo, KPK Geledah 6 Lokasi dan Amankan Uang di Rumah Dinas
-
Roy Suryo Jadi Tersangka, Mahfud MD: Tuduhan Tidak Jelas, Pembuktian Ijazah Harusnya di Pengadilan
-
Korupsi PLTU Rugikan Negara Rp1,35 Triliun, Adik JK Halim Kalla Diperiksa Polisi Hari Ini
-
Satgas Pangan Cek 61 Titik, Temukan Satu Pedagang di Jakarta Jual Beras di Atas HET
-
Usulannya Diabaikan, Anggota DPR Protes Keras dan Luapkan Kekecewaan kepada Basarnas
-
Prabowo Pangkas Rp15 Triliun, Tunjangan ASN DKI dan KJP Aman? Ini Janji Tegas Gubernur!
-
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Viral di Dunia Maya, Raup Lebih dari 85 Juta Views
-
Babak Baru PPHN: Ahmad Muzani Minta Waktu Presiden Prabowo, Nasib 'GBHN' Ditentukan di Istana
-
KPK Digugat Praperadilan! Ada Apa dengan Penghentian Kasus Korupsi Kuota Haji Pejabat Kemenag?