Suara.com - Sebagian besar penduduk negara-negara Barat yang mayoritas beragama Kristen berpendapat bahwa nilai-nilai pokok dalam masyarakat mereka akan bertabrakan dengan nilai-nilai utama Islam, demikian ditemukan sebuah survei terbaru yang dilansir The Guardian.
Sebaliknya di semakin sedikit penduduk di Timur Tengah dan Afrika Utara yang menganggap nilai-nilai Kekristenan akan bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup yang mereka pegang.
Hampir setengah dari mereka yang terlibat dalam survei itu Prancis dan Jerman, dan nyaris sepertiga di Amerika Serikat dan Inggris yang menganggap ada pertentangan antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat mereka.
Sementara sekitar 25 persen penduduk Arab Saudi dan 22 persen warga Aljazair yang menilai bahwa nilai-nilai dalam masyarakat mereka pegang akan bertentangan dengan Kekristenan. Tetapi di Uni Emirat Arab angka itu turun menjadi 13 persen dan hanya 7 persen di Mesir.
Survei itu digelar oleh YouGov dan dipesan oleh Muslim Council of Elders, sebuah organisasi muslim internasional yang berbasis di Uni Emirat Arab. Survei itu juga digelar bertepatan dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Abu Dhabi pada Minggu (3/2/2019).
Kunjugan Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab merupakan lawatan pertama seorang pemimpin Gereja Katolik ke Semenanjung Arab dalam sejarah. Para pejuang kebebasan beragama berharap kunjungan itu bisa menyampaikan pesan dan mendorong penduduk Timur Tengah hidup berdampingan dalam damai.
Menurut Vatikan, jumlah penduduk beragama Kristen di Timur Tengah telah turun menjadi sekitar 4 persen dari total populasi dari sekitar 20 persen sebelum Perang Dunia I.
"Kunjungan Paus akan mengirim sinyal kuat ke seluruh kawasan Timur Tengah dan dunia: (bahwa) orang dari kepercayaan berbeda bisa hidup, bekerja, dan beribadah bersama-sama," kata Yousef Al Otaiba, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Amerika Serikat.
"Tidak semua orang akan menerima pesan damai tersebut. Di Timur Tengah kami menghadapi ancaman ekstremisme... Mengabaikan ancaman itu atau sikap berpuas diri akan sangat berbahaya dan hanya akan mendorong lingkaran kekerasan sektarian yang telah mencengkeram kawasan ini selama lebih dari satu generasi," tutup Otaiba memperingatkan. (The Guardian)
Berita Terkait
-
Garap Reboot, Kristen Stewart Ingin Kembali ke Twillight Jadi Sutradara
-
CERPEN: Masjid yang Tak Pernah Bertanya Kamu Siapa
-
Apa Perbedaan Mandi Wajib dan Mandi Junub? Ini Tata Caranya
-
5 Keunikan Thaif: Kota Sejuk yang Menyimpan Sejarah Kelam dan Doa Rasulullah
-
Ketegangan di Timur Tengah Picu Kenaikan Harga Minyak Mentah
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi